'Sebaiknya saudara Menteri mengambil sikap sebagai pembina, pengawas dari seluruh ormas di Indonesia.'
Foto: Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat Konferensi Pers Perpanjangan dan Perluasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang menegur Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku pembina dan pengawas seluruh organisasi masyarakat di Indonesia yang terkesan diam dan tak kunjung bersikap atas deklarasi dukungan Presiden Joko Widodo 3 periode oleh para Kepala Desa yang tergabung dalam organisasi Asosiasi Pemerintah Desa beberapa...
Sebelumnya pada kesempatan itu, Junimart mengatakan belakangan ini terdapat banyak tindakan-tindakan ormas yang terkesan bablas dan tidak lagi tunduk kepada Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Di DPR, Tito Cerita Detik-detik Massa Apdesi Teriak 3 Periode ke JokowiUsai acara penyampaian aspirasi, massa Apdesi memberikan tepuk tangan kepada Jokowi lantaran sudah memenuhi aspirasi mereka.
Weiterlesen »
Tito Karnavian Terbitkan Inmendagri soal Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Berlaku Mulai Hari IniMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Inmendagri No 20 Tahun 2022 yang mengatur khusus perpanjangan PPKM wilayah Jawa dan Bali.
Weiterlesen »
Mendagri Tito: Amendemen UUD Bukan Hal Tabu |Republika OnlineMendagri menegaskan tak ada perubahan jadwal Pemilu 2024.
Weiterlesen »
Singgung Revolusi Mental, Tito Ingin Kirim Lulusan IPDN S2 Luar Negeri | merdeka.com'Saya meminta IPDN agar bisa berkerja sama dengan LPDP kita ingin betul-betul ASN ini ada revolusi mental perbaikan budaya kerja dan peran IPDN sangat penting karena lulusan IPDN ini bisa menjadi tulang punggung ASN,' ujar Tito.
Weiterlesen »
Diminta Tegur Apdesi Soal Deklarasi Presiden 3 Periode, Mendagri Tito: Saya Malah Melanggar HukumMenurut Tito, Kemendagri tidak bisa melarang kepala desa untuk tidak memaksakan usulan atau deklarasi terkait jabatan presiden tiga periode.
Weiterlesen »