Serahkan LHP, Anggota BPK Ingatkan Soal Pembangunan IKN dan Kasus PMK Sindonews BukanBeritaBiasa .
“Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini WTP atas laporan keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta laporan keuangan Kementerian Pertanian tahun 2021,” kata Haerul dalam keterangan tertulis, Rabu .
“Kita menyaksikan selama delapan tahun pemerintahan Jokowi telah banyak pencapaian dan prestasi yang diberikan kepada bangsa ini, termasuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang setiap tahunnya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK,” ujar Haerul. “Untuk itu saya mengingatkan kepada para pimpinan kementerian/lembaga yang merupakan entitas pemeriksaan di lingkungan AKN IV agar terus meningkatkan kinerja, mempertahankan hal-hal baik yang selama ini telah dilakukan sambil memperbaiki kelemahan yang ada untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efektif,” pesan Haerul.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Bappenas Sebut Perpres Insentif untuk Investor di IKN Segera TerbitMenteri PPN/Kepala Bappenas menyatakan Perpres soal insentif untuk investor dan swasta yang menanamkan modal di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara segera terbit
Weiterlesen »
Muhadjir ungkap alasan pembatalan pencabutan izin Ponpes Shiddiqiyyah - ANTARA NewsANTARA - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan alasan pembatalan pencabutan izin operasional ...
Weiterlesen »
Pesan MUI soal Kasus ACT: Ayo Terus Berderma dan Berbagi Lewat Lembaga Terpercaya | merdeka.comCholil berpesan agar masyarakat lebih teliti dan hati-hati dalam berdonasi kepada lembaga filantropi. Serta menjadi perhatian lebih bagi pengelola atau lembaga dana umat agar semakin akuntabel dan bisa dipercaya masyarakat.
Weiterlesen »
Pemerintah Gandeng JICA Bahas Jaminan Mutu Pembangunan IKN | merdeka.comMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membahas jaminan mutu dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Dalam kesempatan ini, konsultan JICA memaparkan hasil studi mengenai empat tantangan dalam menjamin mutu pembangunan IKN.
Weiterlesen »