Kemendagri akan segera menyurati pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat penurunan stunting dengan menggunakan dana BOKB.
BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bersama kementerian dan lembaga terkait menggelar rapat koordinasi untuk mengevaluasi dan mengurai persoalan dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Menanggapi hal tersebut, pejabat dari Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan segera menyurati pemerintah kabupaten dan kota untuk segera melaksanakan upaya percepatan penurunan stunting dengan menggunakan dana BOKB.Baca juga: Pengawasan Ketat di Bandara Cegah Penyakit Menular Selain itu Hasto juga menjelaskan lima pilar dalam upaya percepatan penurunan stunting. Pilar pertama adalah peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian dan Lembaga , pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa. Pilar pertama ini dilaksanakan di antaranya dengan pembentukan tim percepatan penurunan stunting yang saat ini sudah tersebut di 34 provinsi dan seluruh TPPS dibentuk di tingkat kabupaten/kota.
Pilar keempat adalah peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Hasto juga menyampaikan permasalahan pemberian makanan tambahan bagi balita penderita stunting yang hingga bulan Juli ini belum ada yang terealisasi. Padahal makanan tambahan atau makanan pendamping ASI itu sangat dibutuhkan oleh balita-balita stunting.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Usulan Depok Gabung Jakarta, Wagub DKI: Pernah Diusulkan Bang Yos Dulu | merdeka.comKendati demikian, Riza menyebut menyerahkan usulan penyatuan atau peleburan daerah tersebut kepada pemerintah pusat.
Weiterlesen »
Realisasi DAK Fisik di Kalsel Rendah, 3 Daerah Bahkan Masih NihilDAK fisik biasanya digunakan untuk menjalankan kegiatan yang menjadi kewajiban daerah namun masih berkaitan dengan strategi nasional.
Weiterlesen »
Kemenkeu: Seharusnya KPU tak Alami Masalah Anggaran PemiluSebelumnya, KPU menyebut anggaran Pemilu 2024 untuk pelaksanaan tahapan pada tahun ini yang baru dikucurkan pemerintah sebesar Rp2,4 triliun, atau kurang Rp5,6 triliun.
Weiterlesen »
Enam Proyek Jaringan Irigasi Teken KontrakBLORA, Radar Bojonegoro - Masih banyak jaringan irigasi perlu pembenahan. Tahun ini enam peningkatan irigasi telah teken kontrak dengan anggaran pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus (DAK). Sedangkan anggaran daerah tahun ini masih fokus pembangunan jalan.
Weiterlesen »
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Rumuskan Kebijakan Berbasis DataUpaya ini diharapkan menjadi bentuk peningkatan terhadap sinergitas bersama di tingkat kementerian dan lembaga dalam merumuskan kebijakan berdasarkan data, fakta, riset, dan analisis.
Weiterlesen »
Article headlineOleh: Radhar Tribaskoro* EMPAT hari lalu DPR menyetujui Rp 76 triliun anggaran Pemilu 2024 yang diajukan KPU. Anggaran itu sangat besar, uni...
Weiterlesen »