Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang Tahun 2022 masih rendah. Hingga kemarin (15/12), total serapan dari semua OPD di lingkup Pemkab Jombang masih 76,49 persen. Bahkan, ada satu OPD yang penyerapan anggarannya tak sampai 50 persen.
“Total serapan seluruh OPD masih 76,49 persen, atau baru terserap Rp 2.422.227.242.542,44 dari total anggaran Rp 3.116.791.155.111,” ujar Mas’ud Zuremi Ketua DPRD Jombang, kemarin.
Sebagai pihak yang menyetujui rencana keuangan tahunan itu pihaknya sangat menyayangkan ada beberapa OPD yang serapannya masih sangat rendah. Bahkan ada OPD di bawah 50 persen. “Dinas Perdagangan dan Perindustrian serapan anggaran masih 38,39 persen, Dinas PUPR juga serapannya masih 45,78 persen,” bebernya.
Lebih dari itu, berdasar laporan data dari BPKAD Jombang yang dia terima, serapan APBD belum menunjukkan hasil memuaskan. Ada sejumlah OPD yang serapannya masih di bawah 70 persen. Di antaranya, Dinas Lingkungan Hidup serapan anggaran 55,15 persen, RSUD Ploso 62,79 persen, Satpol PP 63,80 persen, Dinas Perumahan dan Permukiman 65,98 persen. “Kami menarget tahun ini bisa 80-90 persen,” imbuhnya.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Pengelolaan Arsip di Sejumlah OPD Masih Belum MaksimalKepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Situbondo Didik Sulistyo menilai pengelolaan data arsip kerja di lingkungan Pemkab Situbondo belum maksimal. Hal itu terungkap saat sejumlah petugas Disperpusip melakukan pengawasan di masing-masing dinas belum lama ini.
Weiterlesen »
BI: Tahun Depan FFR Masih Tinggi, Perang Masih Lanjut, Dolar Tetap KuatGubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan ada beberapa risiko global patut untuk terus diwaspadai Indonesia pada tahun depan.
Weiterlesen »
Komisi IV DPRD Kota Bogor Pastikan Anggaran Tanggap Bencana Naik di APBD 2023Banyaknya kejadian bencana alam yang terjadi di akhir tahun 2022, membuat Komisi IV DPRD Kota Bogor mengambil langkah pasti untuk meningkatkan anggaran tanggap...
Weiterlesen »
KPK Soal Satgas Awasi APBD DKI 2023: Cegah Kebocoran Sejak Awal | merdeka.comSatgas berjumlah tiga orang. Dua orang mengawasi pengelolaan APBD dan satu lainnya mengawasi pengelolaan BUMD. Heru menegaskan keberadaan Satgas bukan untuk mencari-cari masalah, melainkan upaya pencegahan terjadinya kecurangan dan korupsi.
Weiterlesen »
Heru Budi Minta Bimbingan KPK untuk Awasi Pengelolaan APBD DKIPj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berterima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang telah mendukung kerja-kerja Pemprov DKI
Weiterlesen »
KPK Tangkap Empat Orang Terkait Suap Dana Hibah APBD JatimEmpat orang ditangkap penyidik KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi suap pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jatim. Polhuk AdadiKompas
Weiterlesen »