Bagi keluarga korban dan orang Papua, putusan bebas ini seperti menegaskan 'orang Papua tidak bernilai di mata negara'. Sekaligus menyiratkan kalau negara tidak bersalah dalam pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua.
Kasus 'pelanggaran HAM berat' di Paniai, Papua: Keluarga korban tuntut keadilan, eks pejabat TNI klaim tak ada perintah dari atasSebelumnya Latifah Anum Siregar dari Koalisi LSM HAM Paniai Berdarah yang mengikuti jalannya sidang berkata, persidangan ini berjalan "tanpa greget" atau seperti kasus kriminal biasa, bukan layaknya pengadilan HAM.
Namun, kata dia, pendalaman yang dilakukan majelis hakim dalam menggali keterangan saksi berhasil mengungkap adanya "rantai komando yang lebih tinggi". "Daerah itu kan daerah yang diberi status merah, ada operasi Aman Matoa V. Ada banyak pasukan di situ, ada banyak pemilik komando di sana," ujar Latifah kepada BBC News Indonesia, Minggu .
"Tidak ada di dunia, pelaku pelanggaran HAM sendiri. Kasus Abepura pelakunya dua orang, Timor Leste ada lima, Tanjung Priok 12 terdakwa. Karena pelaku pelanggaran HAM itu berlapis."Dalam penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa Paniai, lembaga ini menyebut bahwa kejadian yang berlangsung delapan tahun silam itu merupakan "peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan".
"Kalau kebijakan negara tidak mungkin satu orang yang bikin dan bukan dibuat oleh orang di level bawah," tegas Amiruddin.Dalam penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa Pania, lembaga ini menyebut bahwa kejadian yang berlangsung delapan tahun silam itu merupakan "peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan".
"Tugas jaksa menunjukkan peristiwa ini kejahatan terhadap kemanusiaan, konstruksi peristiwanya mesti memperlihatkan itu." Lebih dari itu, siklus kekerasan di Papua akan terus terjadi lantaran para pelakunya tidak dihukum setimpal.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Terdakwa Paniai Berdarah Divonis Bebas, Hakim Ungkit Kegagalan Tim Bentukan Mahfud |Republika OnlineTim yang dibentuk Kemenko Polhukam gagal temukan pelaku penembakan dan penyerangan.
Weiterlesen »
Terdakwa Pelanggaran HAM Paniai Divonis Bebas, Tuntutan Jaksa Dinilai Tak Lengkap | merdeka.comKoordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti mengatakan, vonis bebas terhadap Mayor Inf (Purn) Isak Sattu bukan hal yang wajar. Dia menjelaskan sejak awal penuntutan, KontraS melihat dakwaan JPU tidak lengkap dan hanya satu orang saja.
Weiterlesen »
Hakim Vonis Bebas Terdakwa Pelanggaran HAM Kasus PaniaiMajelis Hakim menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa kasus pelanggaran HAM di Paniai, Mayor Infanteri (Purn) Isak Sattu. TempoNasional
Weiterlesen »
Terdakwa Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Divonis BebasTerdakwa kasus pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan HAM Makassar. Meski mengakui adanya pelanggaran HAM berat, hakim menyatakan tidak ditemukan cukup bukti bahwa terdakwa, Mayor Inf (Purn) Isak Sattu adalah pelakunya.
Weiterlesen »
Putusan Sidang HAM Berat Paniai Disebut akan DilematisMajelis hakim Pengadilan HAM pada PN Makassar berada dalam posisi terjebak. Sebab, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut agar Isak dihukum pidana penjara selama 10 tahun.
Weiterlesen »
Putusan Terdakwa HAM Berat Paniai Dibacakan Hari IniVONIS terhadap Mayor Inf (Purn) Isak Sattu, terdakwa tunggal dalam perkara pelanggaran HAM berat pada Peristiwa Paniai 2014 akan dibacakan pagi ini, Kamis (8/12).
Weiterlesen »