Pakar Hukum Pidana, Agus Surono, menegaskan penghitungan kerugian perekonomian negara harus jelas dan pasti. Dia menyebut penghitungan kerugian perekonomian negara dalam perkara tindak pidana korupsi tidak boleh mengada-ada atau sekadar menafsirkan.
Agus Surono menyatakan demikian saat dihadirkan tim Jaksa Penuntut Umum dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi terkait alih fungsi lahan di Kabupaten Indragiri Hulu Riau, dengan terdakwa Bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi alias Apeng.
"Jadi, tidak mungkin kalau tidak nyata dan tidak pasti, maka ini kan bertentangan dengan prinsip asas kepastian hukum juga bahwa harus ada kerugian yang sifatnya nyata dan pasti," kata dia menambahkan. "Memang di dalam putusan MK, yang berkaitan dengan tafsir kata 'dapat' itu dimohonkan hanya berkaitan dengan keuangan negara saja," kata Agus.
Surya Darmadi alias Apeng, tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan di kawasan hutan lindung akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kejagung cabang Salemba. "Ahli pidana menjelaskan untuk menentukan adanya kerugian negara harus kongkrit dan nyata sesuai dengan keputusan MK Nomor 25 Tahun 2016, jelas, tidak boleh di luar daripada itu, kalau tidak kongkrit dan tidak nyata itu tidak boleh dikatakan kerugian negara," kata Juniver.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Sidang Surya Darmadi: Ahli Sebut Kerugian Perekonomian Negara harus Nyata dan PastiAgus juga menjelaskan bahwa konteks perbuatan melawan hukum harus ada niat melakukan pidana atau mens rea.
Weiterlesen »
Pakar Pidana Sebut JPU Harus Cermat Membuat Tuntutan untuk Eliezer dalam Sidang Pembunuhan YosuaPakar hukum pidana Universitas Tarumanegara Hery Firmansyah berkomentar soal sidang tuntutan Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua
Weiterlesen »
Pakar Hukum Dorong Jalur Politik untuk Tolak Perppu Cipta Kerja - JawaPos.comJalur untuk membatalkan Perppu Cipta Kerja tidak hanya melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Tapi bisa juga lewat jalur politik di DPR.
Weiterlesen »
Pakar Hukum Ungkap Masyarakat Tidak Diuntungkan dari Perpu Cipta Kerja, Tapi IniBeberapa pakar mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak berpihak kepada masyarakat.
Weiterlesen »
Pakar Hukum Nilai Kedekatan Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan Berpotensi Menyudutkan Terdakwa Lain - Tribunnews.comHubungan Ferdy Sambo dengan mantan anak buahnya, Hendra Kurniawan mendapat sorotan dari pakar hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko
Weiterlesen »
Pakar Hukum Sebut Para Ahli Perumus Perpu Cipta Kerja Tidak Paham Perundang-undanganSejumlah pakar menilai bahwa Perpu Cipta Kerja sekadar menguntungkan investor dan tidak berpihak kepada masyarakat.
Weiterlesen »