Kebijakan berpotensi mendapatkan pertentangan, khususnya bagi pengemudi dan penumpang ojek online.
"Paling yang akan menolak ini adalah pengemudi ojol karena sepeda motor juga dikenakan tarif di kawasan sistem berjalan elektronik," kata Djoko kepadaKendati demikian, Djoko berpandangan bahwa kebijakan ERP ini tidak berdampak signifikan kepada pengemudi ojekPasalnya, kata dia, ojek online biasanya digunakan sebagai angkutan lingkungan dan bukan untuk jarak jauh. Sehingga, peluang melintasi jalan berbayar tidak banyak.
"Kalau kebijakan ini berhasil, kota lain akan meniru. Saat ini, baru Jakarta yang akan menerapkan. Dulu Jakarta sempat ingin melarang sepeda motor saja, daerah lain sudah bersiap. Tapi batal," kata dia. Djoko berpandangan kebijakan ERP ini sebetulnya merupakan salah satu upaya yang cukup efektif mengatasi kemacetan di Ibu Kota.Kendati demikian, Djoko memandang sistem jalan berbayar ini merupakan kebijakan yang tidak populer karena berpotensi mendapatkan pertentangan dari masyarakat.
Penerapan ERP ini merupakan instrumen yang lebih maju dan efisien dalam hal mengatasi kemacetan karena tidak memerlukan banyak petugas pengawas. Kondisi ini bertolak belakang dengan kebijakan pembatasan kendaraan dengan nomor polisi ganjil dan genap pada tanggal tertentu. Ganjil-genap dinilai lebih banyak memakan anggaran daerah.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Kebijakan Sistem Jalan Berbayar di Jakarta Dinilai Tak Populer, Pengamat: Mumpung Gubernurnya Itu Heru Budi Hartono'Kebijakan ERP memang hanya bisa dilakukan gubernurnya saat ini (Heru Budi Hartono). Mumpung dia (Heru) adalah Penjabat Gubernur,' kata Djoko.
Weiterlesen »
Polda Metro Dukung Kebijakan Jalan Berbayar, Harap Kurangi Macet DKIRegulai jalan berbayar masih digodok Pemprov DKI. Polda Metro Jaya mendukung kebijakan tersebut dan berharap menjadi solusi atasi macet di Jakarta.
Weiterlesen »
Soal Kebijakan Jalan Berbayar di Jakarta, Heru Budi: Masih Tahap PembahasanPenjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di ruas jalan Ibu Kota masih berupa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Weiterlesen »
Heru: Masih Ada 7 Tahapan sampai Kebijakan Jalan Berbayar Diterapkan - JawaPos.comOleh karenanya, Heru masih enggan berkomentar terkait dengan tarif yang akan dikenakan dalam kebijakan untuk mengurai kemacetan tersebut.
Weiterlesen »
Jalan Berbayar Dinilai Lebih Baik Dibandingkan Sistem Ganjil Genap |Republika OnlineSistem jalan berbayar atau ERP perlu dilakukan secara jelas dan transparan.
Weiterlesen »