Soal ACT, Wagub DKI: Sekda Keluarkan Surat Tugas untuk Pengawasan Sindonews BukanBeritaBiasa .
yang telah dicabut izinnya oleh Kementerian Sosial . Pemprov DKI akan terus mengawasi kegiatan lembaga filantropi tersebut.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat kerja dengan berbagai pihak. Sehingga, kata Ariza, pihaknya bersepakat menerbitkan surat tugas terkait pengawasan terhadap lembaga filantropi ACT. "Sekda sudah raker dan mengeluarkan surat tugas, mulai dari Dinsos, PTSP, dan lain-lain untuk melakukan pengawasan dan lain-lain," kata Ariza di DPRD DKI Jakarta, Selasa, 12 Juli 2022.Diketahui, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri resmi meningkatkan status perkara dugaan penyelewengan dana lembaga amal Aksi Cepat Tanggap ke tahap penyidikan.
Ditingkatkannya penyelidikan menjadi penyidikan kasus itu setelah penyidik melakukan gelar perkara terkait dengan perkara tersebut.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Sapi Anies Nomor 024 Dikaitkan dengan Pilpres, Wagub DKI: Enggak Ada Hubungannya | merdeka.comRiza meminta nomor 024 yang tertulis di badan sapi Anies itu tak dikaitkan dengan isu politik.
Weiterlesen »
Wagub DKI Bantah Sapi Kurban Anies Nomor 024 di JIS Terkait PilpresWagub DKI Bantah Sapi Kurban Anies Nomor 024 di JIS Terkait Pilpres: Riza menampik bahwa penomoran sapi kurban Anies dengan angka 024 itu berkaitan dengan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Weiterlesen »
Wagub DKI senang Jakarta jadi destinasi wisata remaja 'SCBD'Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku senang karena kawasan Dukuh Atas menjadi destinasi wisata para remaja 'Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok' (SCBD).
Weiterlesen »
PTUN Batalkan UMP DKI Rp 4,6 Juta Revisi Anies, Apindo Ajak Pemprov DKI Duduk BersamaApindo mengajak Pemprov DKI unduk duduk bersama usai PTUN batalkan UMP DKI Rp 4,6 juta hasil revisi Gubernur DKI Anies Baswedan.
Weiterlesen »
PTUN Jakarta batalkan Keputusan Gubernur DKI soal UMP 2022Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Anies Baswedan soal Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 yang ...
Weiterlesen »
Pemprov DKI evaluasi putusan PTUN soal pembatalan Pergub UMP 2022Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta soal pembatalan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Upah Minimum ...
Weiterlesen »