Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Yakin Jokowi Taat Konstitusi
Hasto meminta para partai koalisi dan menteri yang mendukung penundaan Pemilu memberikan penjelasan ke publik.
Namun apakah Jokowi perlu memberikan sanksi, kata Hasto hal tersebut menjadi kewenangan sepenuhnya kepada presiden."Sanksi kan merupakan bagian dari kewenangan prerogratif, kalau sanksi terhadap anggota PDIP kan itu kami punya otoritas, tapi kalau itu sudah menyangkut di luar PDIP kami tidak punya kewenangan untuk itu," beber Hasto.
Sebelumnya, Jokowi kembali menyinggung soal ramainya isu penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Jokowi menegaskan, tahapan pemilu sudah jelas dan sudah ditentukan. "Saya mendengar isu-isu yang beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan Pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan Presiden, dan juga yang berkaitan dengan soal tiga Periode," ujar Jokowi melalui akun Instagram resminya, Minggu .
Jokowi menegaskan, tahapan pemilu sudah ditentukan dan akan segera dilaksanakan. Dengan kata lain, tidak ada penundaan."Jadi, semua itu sudah jelas," tegasnya.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
7 Tanggapan Pro Kontra soal BLT Minyak Goreng dari Presiden JokowiPresiden Joko Widodo atau Jokowi telah memutuskan untuk memberikan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng untuk rakyat.
Weiterlesen »
Elite PDIP Bela Luhut Terpilih Lagi Emban Jabatan: Andalan JokowiLuhut Binsar Pandjaitan kembali dipilih oleh Presiden Jokowi untuk menjabat Ketua Dewan SDA Nasional. Elite senior PDIP Hendrawan menyebut Luhut andalan Jokowi.
Weiterlesen »
Jokowi Ingatkan Ini soal Seleksi 101 Pj Kepala Daerah, Termasuk 7 GubernurPresiden Jokowi meminta jajarannya untuk menyiapkan 101 pejabat kepala daerah dalam gelaran pilkada serentak mendatang termasuk 7 gubernur.
Weiterlesen »
Presiden Jokowi Akan Lantik Anggota KPU-Bawaslu 12 April MendatangPresiden Joko Widodo berencana untuk melantik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masa jabatan 2022-2027 pada 12 April 2022
Weiterlesen »