Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menegaskan kritik yang disampaikan masyarakat tidak akan dipidana.
“Terkait isu kebebasan berpendapat bahwa KUHP dengan tegas telah membedakan antara kritik dan penghinaan. Kritik jelas tidak akan dapat dipidana karena dilakukan untuk kepentingan umum,” katanya dalam konferensi pers pada Senin .
Eddy menyinggung soal KUHP terbaru yang mengatur ancaman pidana jika menghina lembaga negara atau tepatnya tercantum dalam Pasal 349. Eddy menyebut bahwa pasal tersebut merupakan delik aduan. Lalu, pihak yang dapat mengajukan aduan adalah presiden, wakil presiden, atau lembaga negara.Wamenkumham Tegaskan KUHP Terbaru Jamin Kemerdekaan Pers “Penghinaan di negara mana pun, termasuk kepada kepala negara dan lembaga negara jelas merupakan suatu perbuatan yang tercela.
KUHP terbaru telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa . Namun, KUHP tersebut baru akan berlaku tiga tahun atau pada 2025. “KUHP disusun dengan cermat dan hati-hati. Apa pun yang menjadi pertimbangan adalah keseimbangan antara kepentingan individu kepentingan negara dan kepentingan masyarakat, serta mempertimbangkan kondisi bangsa yang multietnis, multireligi, dan multikultur,” tegas Eddy.TAG: KUHP Wamenkumham Eddy Hiariej KUHP Terbaru Pasal Penghinaan KUHP
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Wamenkumham Tegaskan KUHP Terbaru Jamin Kemerdekaan PersWakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menegaskan KUHP terbaru menjamin kemerdekaan pers.
Weiterlesen »
PBB Buat Surat Soal KUHP Baru, Wamenkumham Buka Suara - Pikiran-Rakyat.comDalam surat itu, PBB menawarkan bantuan dalam menyusun beberapa pasal dalam KUHP baru, terutama persoalan HAM.
Weiterlesen »
Senator DPD: Pernyataan Wamenkumham Soal RUU KUHP Tidak Elok |Republika OnlineMK jangan jadi 'tahapan' pembentukan undang-undang.
Weiterlesen »
Wamenkumham Eddy Hiariej Jabarkan Visi Misi KUHP BaruWamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej membeberkan visi misi KUHP yang baru disahkan DPR beberapa waktu lalu.
Weiterlesen »
Wamenkumham: Surat PBB terkait KUHP sangat terlambatWakil Menteri Kementerian Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menilai surat pernyataan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait Kitab ...
Weiterlesen »
Tim Sosialisasi KUHP Nasional: Pasal Perzinahan di KUHP Baru Tak Bakal Ganggu Pariwisata dan InvestasiJuru Bicara Tim Sosialisasi KUHP Nasional, Albert Aries menjelaskan pasal perzinaan di KUHP merupakan delik aduan absolut.
Weiterlesen »