Sri Mulyani Beberkan Alasan Dibutuhkannya Reformasi Jasa Keuangan di RI
Kamis, 15 Desember 2022 15:29mengatakan pengesahan rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi undang-undang merupakan capaian besar DPR dan pemerintah. Sebab, ada tujuh faktor yang menjadi pertimbangan reformasi keuangan Indonesia.
Faktor pertama, masih dangkalnya sektor keuangan Indonesia khususnya rendahnya tabungan masyarakat dalam bentuk dana pensiunan dan asuransi.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Sri Mulyani Sebut Ada 17 UU Sektor Keuangan Berusia Tua: Perlu Disesuaikan | merdeka.comMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku senang karena Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) disetujui DPR RI. Menurutnya, ada 17 undang-undang yang terkait sektor keuangan yang telah berusia cukup lama, bahkan ada yang melebihi 30 tahun.
Weiterlesen »
Catat! Pejabat BI, LPS, & OJK Tak Boleh dari Partai PolitikSri Mulyani bilang bahwa, RUU P2SK akan menguatkan kewenangan dan tata kelola di sektor keuangan.
Weiterlesen »
Sri Mulyani Akui Ekonomi Global Masih Jauh dari PulihMenteri Keuangan Sri Mulyani melihat bahwa perekomonian global masih jauh dari pulih.
Weiterlesen »
Tak Ada Kabar Baik! Sri Mulyani Ungkap Situasi Dunia TerkiniSri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan mengungkapkan situasi perekonomian dunia saat ini masih jauh dari kabar baik.
Weiterlesen »
Keluarga Muda, Siapkan 'Kondom' Keuangan Sebelum Punya Anakmerencanakan memiliki anak bisa membuat keuangan keluarga makin terencanaKondom Alat 'Kontrasepsi' Keuangan Keluarga Muda
Weiterlesen »
Foto : DPR Sahkan Omnibus Law Keuangan RUU PPSK Jadi UU | merdeka.comDPR Sahkan Omnibus Law Keuangan RUU PPSK Jadi UU. Omnibus law sektor keuangan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) resmi menjadi Undang-Undang setelah disahkan DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023.,Omnibus Law,DPR RI,Menteri Keuangan,Sri Mulyani Indrawati,Kemenkeu,Viral Hari Ini,Jakarta
Weiterlesen »