Aturan Pajak PPN atas layanan fintech P2P lending alias pinjol akan membuat biaya diteruskan ke nasabah semakin mahal.
Bisnis.com, JAKARTA - Para pemain teknologi finansial pendanaan bersama alias pinjaman online masih mengharapkan adanya klasifikasi tertentu dalam aturan perpajakan baru sehingga mereka tidak terkena kewajiban bayar.
Selain itu, terdapat pengenaan pajak pertambahan nilai buat segala fee dan komisi atas jasa platform pinjol yang diakses para pengguna atau dalam hal ini disebut peminjam dana . Pada akhirnya kebijakan pajak itu, katannya, berdampak bagi para platform dari sisi kontraksi pendapatan. Jalan menuju profitabilitas pun menjadi lebih lama, tak terkecuali bagi KoinWorks.
"Mungkin kalau bisa ada klasifikasi berbeda berdasarkan costumer based, itu ide yang bagus, karena memang pembiayaan modal kerja UMKM itu berbeda sekali dengan pembiayaan dana tunai buat individu," tambahnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia Kuseryansyah mengaku akan terus mengusulkan agar pemerintah memberikan relaksasi, seperti penangguhan penerapan aturan dalam konteks tertentu, dengan harapan para platform dalam industri bisa tumbuh lebih besar terlebih dahulu.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Dirjen Pajak Harap Bisa Perluas Program Inklusi Kesadaran Pajak |Republika OnlineProgram ini untuk membina karakter bela bangsa generasi muda melalui bayar pajak.
Weiterlesen »
Hapus Pembayaran PBB, Anies Baswedan: Pajak Bumi dan Bangunan Cara Sopan Mengusir WargaGubernur DKI Anies Baswedan menyatakan pajak bumi dan bangunan adalah cara halus mengusir warga, terlebih di Jakarta yang nilai PBB semakin mahal.
Weiterlesen »
Anies: 85 Persen Warga Jakarta Sudah Terbebas dari Pajak Bumi dan BangunanSaat ini terdapat 1,4 juta rumah tinggal di Jakarta. Semua bangunan rumah tinggal yang nilainya di bawah Rp2 miliar dibebaskan dari PBB. Pemerintah Provinsi (Pemprov)...
Weiterlesen »
10 Desa di Tirtoyudo Lunasi PBB Sebelum Jatuh TempoWarga Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang menginspirasi masyarakat di wilayah lain dalam urusan kewajiban membayar pajak
Weiterlesen »
Anies Terbitkan Kebijakan Gratis PBB, Ini Ketentuan Keringanan PajakSelain kebijakan keringanan dan gratis PBB, masih terdapat beberapa kebijakan pembebasan pajak daerah yang masih dalam proses.
Weiterlesen »
HUT ke-77 RI, Anies Beri Kado Kebijakan Pajak yang Adil dan MerataPemprov DKI menghadirkan keadilan dan kesetaraan untuk masyarakat dengan lahirnya kebijakan pajak yang adil dan merata bagi warga Jakarta dalam HUT ke-77 RI. Pemerintah...
Weiterlesen »