Sri Mulyani Terbitkan 14 Aturan Soal PPN untuk Kripto hingga Teknologi Finansial TempoBisnis
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan 14 aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP, berupa Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Seluruh aturan itu merinci ketentuan baru terkait pajak pertambahan nilai atau PPN.
Adapun bagian harga tidak disubsidi, PPN dibayar oleh pembeli. b. PPN yang terutang atas penyerahan bagian harga yang disubsidi dan bagian harga yang tidak disubsidi dihitung menggunakan Dasar Pengenaan Pajak berupa Nilai Lain. c. Saat pembuatan faktur pajak atas penyerahan pupuk bersubsidi yaitu saat produsen mengajukan permintaan pembayaran subsidi kepada KPA; dan saat penyerahan pupuk bersubsidi kepada distributor, atau saat pembayaran, dalam hal pembayaran mendahului penyerahan.10.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Sri Mulyani Siapkan APBN untuk Bantu Warga dari Dampak Kenaikan Harga KomoditasKenaikan berbagai harga komoditas sebenarnya menguntungkan kas negara. Sebab penerimaan negara akan naik baik dari minyak, gas, batubara, nikel, hingga CPO.
Weiterlesen »
Warga hingga Menkeu Sri Mulyani Duduki Tugu Titik Nol Geodesi IKN NusantaraSelain menduduki Tugu Titik Nol IKN Nusantara, sejumlah pengunjung juga membuang sampah sembarangan.
Weiterlesen »
Berlaku 1 Mei, Ini Transaksi Kripto yang Dipajaki Sri MulyaniKementarian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani resmi mengenakan pajak pada transaksi cryptocurrency atau aset kripto di Indonesia.
Weiterlesen »
Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Ungkap Ancaman Inflasi, Vaksin Booster OjolBerita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang Selasa kemarin, dimulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan ancaman kenaikan harga
Weiterlesen »
Bu Sri Mulyani, Kalau Kripto Kena Pajak, Konsumen Bisa LariPajak Aset Kripto Bisa Tekan Pertumbuhan Konsumen Industri
Weiterlesen »
Konsorsium SEA Games 1997 Buka Suara soal Kisruh Bambang Tri Vs Sri MulyaniBadan hukum pelaksana Konsorsium KMP SEA Games 1997, PT TIM buka suara soal sengketa utang yang berbuntut Bambang Trihatmodjo dikejar-kejar Menkeu Sri Mulyani.
Weiterlesen »