Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Jumat ini, mengatakan, DPR sudah menerima surat dari Presiden Jokowi untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Barat Daya. Kemendagri pun siap membahas. Polhuk AdadiKompas
Para peserta audiensi berfoto bersama setelah mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komisi II DPR terkait pemekaran daerah otonomi baru di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa .
JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima surat presiden terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Kementerian Dalam Negeri pun menyatakan kesiapannya untuk membahas rancangan undang-undang tersebut setelah masa reses DPR. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, di Jakarta, Jumat , mengatakan, DPR sudah menerima surat dari Presiden Joko Widodo untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Barat Daya. Namun, ia tidak ingat kapan surat itu masuk ke sektretariat DPR. ” DOB Papua sudah ,” ujarnya.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Anggota DPR Minta Semua Pihak Terapkan Prokes Ketat di SekolahSemua pihak terlibat dalam kegiatan sekolah diharapkan sudah vaksinasi booster
Weiterlesen »
Pejabat BPN Kini Beratribut Ala Militer, DPR: Apa Urgensinya?'Saya tidak memahami 'frame of reference' Menteri ATR/BPN menyematkan baret dan tongkat kepada para pejabat ATR/ BPN. Apa urgensinya dan apa filosofinya,'
Weiterlesen »
Anggota DPR Minta Semua Pihak Terapkan Prokes Ketat di SekolahBramantyo Suwondo mendorong semua pihak terlibat dalam kegiatan di sekolah harus segera ikut melakukan vaksin booster untuk dapat menekan penularan risiko covid-19.
Weiterlesen »
DPR Sentil Hadi Tjahjanto Soal Seragam Ala Militer di Kementerian ATR/BPNDPR Sentil Hadi Tjahjanto Soal Seragam Ala Militer di Kementerian ATR/BPN: Komisi II DPR mempertanyakan langkah mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto soal seragam baru Kementerian ATR/BPN. Ini karena seram tersebut seperti militer
Weiterlesen »
Pegawai Kementerian ATR/BPN Pakai Baret hingga Tongkat Komando, DPR: Mereka Bukan Penegak HukumWakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengkritik penggunaan baret hingga tongkat komando yang digunakan jajaran pejabat dan pegawai Kementerian ATR/BPN. TempoNasional
Weiterlesen »