Survei KPK Menyebutkan Ongkos Politik untuk Jadi Gubernur Capai Rp100 Miliar

Deutschland Nachrichten Nachrichten

Survei KPK Menyebutkan Ongkos Politik untuk Jadi Gubernur Capai Rp100 Miliar
Deutschland Neuesten Nachrichten,Deutschland Schlagzeilen
  • 📰 SINDOnews
  • ⏱ Reading Time:
  • 17 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 10%
  • Publisher: 51%

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan survei terkait ongkos politik yang harus disiapkan para calon untuk dapat duduk di kursi legislatif maupun eksekutif....

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron membeberkan dari hasil survei tersebut, calon kepala daerah tingkat II biasanya harus mempersiapkan dana Rp20 miliar hingga Rp30 miliar. Sedangkan untuk jabatan gubernur dan wakil gubernur, para calon harus mempersiapkan dana mencapai Rp100 miliar.

Ghufron mengaku terkejut saat mendapati tingginya dana yang harus disiapkan untuk menjadi kepala daerah tersebut. Menurut Ghufron, faktor tersebut bisa menjadi salah satu penyebab perilaku koruptif para kepala daerah. Sebab, ongkos politik yang dikeluarkan tidak sebanding dengan gaji selama lima tahun menjabat.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

SINDOnews /  🏆 40. in İD

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Dugaan Gratifikasi, KPK Seret Lagi Bupati Langkat Jadi TersangkaDugaan Gratifikasi, KPK Seret Lagi Bupati Langkat Jadi TersangkaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin sebagai tersangka.
Weiterlesen »

KPK Kembali Tetapkan Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Sebagai TersangkaKPK Kembali Tetapkan Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Sebagai TersangkaKPK Kembali Tetapkan Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Sebagai Tersangka: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin sebagai tersangka.
Weiterlesen »

Bupati Langkat Nonaktif Kembali Ditetapkan KPK Jadi TersangkaBupati Langkat Nonaktif Kembali Ditetapkan KPK Jadi TersangkaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin-angin (TRP) sebagai tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi...
Weiterlesen »

Komitmen Firli Berantas Korupsi, Dibutuhkan Indonesia Untuk 2024Komitmen Firli Berantas Korupsi, Dibutuhkan Indonesia Untuk 2024Komitmen Firli Berantas Korupsi, Dibutuhkan Indonesia Untuk 2024: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mendapat dukungan untuk maju di Pilpres 2024.
Weiterlesen »

KPK konfirmasi dekan Unila soal kewenangan rektor seleksi mahasiswaKPK konfirmasi dekan Unila soal kewenangan rektor seleksi mahasiswaKPK menggali pengetahuan delapan saksi soal posisi dan kewenangan dari tersangka Rektor Unila nonaktif Karomani dalam pelaksanaan proses seleksi mahasiswa baru.
Weiterlesen »



Render Time: 2025-03-10 03:26:48