Pengusaha belakangan meminta pemerintah untuk memberikan penugasan kepada BUMN dalam memproduksi dan distribusi minyak goreng curah rakyat (MGCR) dan Minyakita.
Pengusaha belakangan meminta pemerintah untuk memberikan penugasan kepada badan usaha milik negara dalam memproduksi dan distribusi. Tidak hanya itu, pengusaha juga meminta agar ada relaksasi terkait Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan minyak goreng murah itu.
Menanggapi hal itu, Kementerian Perdagangan mempertanyakan apa yang dilakukan perusahaan swasta dalam hal ini produsen minyak goreng, jika program Minyakita dan MGCR diserahkan semua ke BUMN.saja? Ekspor saja? Loh enak benar loh jadi pengusaha nggak mau dibebankan apa-apa. Sekarang ini jadi tanggung jawab bersama-sama dong.
"Kalau penugasan ada risikonya ke APBN kita, lah kalau penugasan maka pemerintah membayar selisih. Gotong-royonglah jangan tetangga sebelah goreng ayam melulu, yang sebelah nggak makan," ucapnya. Syailendra pun menegaskan, jika pengusaha minyak goreng berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri salah satunya memproduksi Minyakita, maka akan dipertimbangkan untuk penghapusan Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation .orang kita, biar saja mereka dia ekspor toh masuk pajak. Kalau salah, kan nanti diperiksa penegak hukum," ungkapnya.aja