MTI menilai penetapan tarif ERP di Jakarta perlu memperhatikan potensi dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat Transportasi Indonesia menyebutkan penerimaan dari tarif sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing wajib digunakan sebagian untuk pengembangan moda transportasi umum.
Djoko melanjutkan pendapatan dari tarif ERP juga wajib dialokasikan sebagian untuk perbaikan sarana dan prasarana transportasi umum. Oleh karena itu, regulasi terkait hal ini juga perlu dirancang oleh pemerintah daerah setempat. Adapun, parameter penentuan tarif ERP harus didasarkan pada simulasi biaya transportasi yang harus ditanggung oleh pengguna jalan. Djoko menuturkan, efektivitas tarif ERP dalam mendorong peralihan moda amat bergantung pada perbandingan biaya peralihan moda yang harus ditanggung pengguna jalan.
Diberitakan sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta tengah mengebut penyelesaian regulasi jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing pada 2023.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
MTI Usul Penerapan ERP Jakarta Berbasis Kawasan, Bukan Koridor JalanPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) soal pemberlakuan jalan berbayar elektronik (ERP).
Weiterlesen »
Motor Juga Direncanakan Kena Tarif ERP, Hanya Ini Pengecualiannya'Dalam usul kami di dalam usulannya roda dua (termasuk yang akan dikenakan tarif ERP),' ujarnya kepada wartawan, Rabu (18/1).
Weiterlesen »
Wacana ERP di Jakarta, Sahroni: Asas Manfaat Harus DiperhatikanAnggota DPR Ahmad Sahroni mendukung wacana penerapan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar di sejumlah jalan di Jakarta. Rencananya, Dishub DKI tengah...
Weiterlesen »
Kebijakan ERP Disebut Kurangi Volume Kendaraan 40 Persen, Azas Tigor Beri Contoh Singapura dan SwediaKetua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan mendukung rencana Pemrintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menerapkan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP). Ia mengatakan, berdasarkan pengalaman penerapan ERP di Singapura dan Swedia, ERP mampu mengurangi 40 persen kepadatan kendaraan.
Weiterlesen »
Gerindra Tegas Tolak Wacana Penerapan ERP di DKI: Seharusnya yang Tadinya Bayar DigratiskanAnggota Komisi B DPRD DKI Jakarta menegaskan menolak wacana penerapan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah jalan di Jakarta.
Weiterlesen »
Jadi Polemik, Dishub DKI Jelaskan Alasan Penerapan Jalan Berbayar ERPERP dinilai akan menjadi salah satu cara untuk mengendalikan lalu lintas di Jakarta setelah sistem sebelumnya seperti 3 in 1 dan ganjil genap kurang efektif
Weiterlesen »