Menurut mantan Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura itu, selama ini terkait dengan pengadaan tanah maupun aset lainnya milik pemerintah Kabupaten Jayapura sudah disesuaikan dengan tahapan dan tentunya sudah sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada. Karena itu dia menegaskan Pemerintah Kabupaten Jayapura tidak melakukan mafia tanah.
Lanjut dia, terkait dengan pengadaan aset yang dilakukan pihaknya ,
sejauh ini sudah sesuai dengan tahapan. Misalnya kalau ada uang pemerintah akan melakukan pembayaran, tetapi kalau misalnya dana kurang disitulah pemerintah lakukan negosiasi antara pemerintah dengan pemilik tanah. Dugaan adanya mafia tanah yang dilakukan oleh oknum di Pemerintah Kabupaten Jayapura , dilontarkan oleh salah satu anggota DPRD kabupaten Jayapura karena melihat selama ini adanya konflik tanah yang dianggap tidak ada ujungnya.
Bahkan berbuntut pada aksi pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat adat terhadap aset-aset tanah milik pemerintah. Ditambahkan Sekda, pemerintah melakukan pembelian tanah untuk pembangunan sejumlah fasilitas umum dan salah satunya pembelian tanah di jalan alternatif untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Pekan Olahraga Nasional di tahun 2021 lalu. “Siapa yang bilang mafia tanah. Saya ketua tim tanah, masa bermain dengan hal-hal buruk seperti itu. Tidak ada satu sen pun masuk ke saku,”tandasnya.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Usai Heboh ACT, PP Muhammadiyah dan PBNU Kompak Minta Pemerintah Lakukan Hal IniPP Muhammadiyah dan PBNU kompak minta pemerintah lakukan pengawasan usai heboh ACT diduga menyelewengkan dana publik.
Weiterlesen »
BAKN DPR Minta Pemerintah Genjot Penerimaan Cukai Sesuai TargetOptimalisasi tersebut penerimaan negara dari cukai dapat mencapai angka sesuai target pemerintah.
Weiterlesen »
RI Kejar Target 10.524 Km Jaringan Jalur KeretaPemerintah menargetkan jaringan jalur kereta di tanah air sampai 2030 sepanjang 10.524 kilometer (km).
Weiterlesen »
Bos BPJS Kesehatan: Kami Berharap Sampai 2024 Tidak Ada Kenaikan IuranDirektur Utama BPJS Kesehatan Gufron Mukti berharap tidak ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan setelah penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) diberlakukan total pada 2024. - Money
Weiterlesen »
YLBHI Desak Pemerintah dan DPR Lakukan Pembahasan RKUHP Secara TerbukaKetua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur minta pemerintah dan DPR melakukan pembahasan terbuka terhadap RKUHP.
Weiterlesen »
PLN Lakukan Audiensi bersama Pemerintah Kabupaten JemberSinergi Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), PLN adakan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Jember. Bertempat di Kantor Kabupaten Jember, Sekretaris Daerah Kabupaten Jember secara langsung menemui General Manager PT PLN (Persero) UIP JBTB beserta tim.
Weiterlesen »