Bulog dan badan pangan diminta pemerintah ikut membantu mengurai masalah disparitas antara muatan berangkat dan balik di angkutan tol laut.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan akan menggaet Perum Bulog untuk muatan berangkat.
Oleh sebab itu, Arif menyebut pemerintah akan menggandeng badan usaha pangan untuk meningkatkan okupansi muatan. Arif juga mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memberdayakan komoditas lokal guna meningkatkan muatan balik tol laut. Dia mengakui muatan berangkat dan balik yang masih tidak seimbang menjadi fokus dari program andalan Presiden Joko Widodo itu.Pada Juni 2022, data Kemenhub menunjukkan bahwa disparitas muatan berangkat dan balik tol laut sangat terlihat terutama pada trayek-trayek di daerah seperti Biak, Timika, dan Merauke.
Oleh sebab itu, Arif mengatakan akan terus mendorong upaya penyeimbangan antara muatan berangkat dan balik tol laut ke depannya.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Dikabarkan Naik, Berikut Harga BBM Pertalite dan Pertamax per 1 September 2022Pemerintah belum memberikan arahan kepada PT Pertamina (Persero) selaku badan usaha penyalur BBM untuk menaikkan harga BBM subsidi. Pemerintah memberikan sinyal...
Weiterlesen »
Bujangseta Bikin Panen Jeruk Stabil Sepanjang TahunBupati Sambas Satono mengatakan, pangsa pasar komoditas jeruk atau limau Kabupaten Sambas akan semakin luas, jika Kabupaten Sambas menjadi pelabuhan singgah tol laut.
Weiterlesen »
Jabar-DKI Jajaki Kerja Sama: Transjakarta Siap Bantu Pengelolaan BRT di Bandung Raya - Pikiran-Rakyat.comPemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah Jawa Barat menjajaki kerja sama di bidang pengelolaan transportasi publik.
Weiterlesen »
Pemerintah dan DPR Sepakat Terbitkan Perppu, 3 DOB Papua Bisa Ikut PemiluPemerintah dan DPR Sepakat Terbitkan Perppu, 3 DOB Papua Bisa Ikut Pemilu: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk terbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 di tiga provinsi baru di Papua.
Weiterlesen »