AHY mengatakan, Partai Demokrat meminta pemerintah untuk kembali berpikir jernih terkait Perppu Cipta Kerja.
Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono angkat suara soal penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut dia, beleid itu muncul dalam situasi yang tidak seharusnya dan harus ditolak.
"Hukum dibentuk untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk melayani kepentingan segelintir golongan. Jangan sampai kepentingan bisnis tertentu mengalahkan kepentingan hajat hidup yang lebih besar," kata AHY. Pertama, UU Ciptaker tidak memuat substansi hukum dan kebijakan yang mengandung kegentingan memaksa. Kedua, UU Ciptaker ini berpotensi memberangus hak-hak buruh di tanah air. Ketiga, Demokrat mempertanyakan prinsip keadilan sosial dari UU Ciptaker. Keempat, proses pembahasan hal-hal krusial dalam RUU Ciptaker ini kurang transparan dan akuntabel.
"Iya sah kalau urusan sah. Saya yang tanggung jawab bahwa ini sah," kata Mahfud saat menjelaskan penerbitan Perppu Cipta Kerja kepada wartawan di Jakarta, Minggu 8 Januari 2023. "Saya bicara dunia global seperti di sidang-sidang kabinet, saya katakan kalau saya tidak ikut sidang kabinet mungkin saya ikut mengkritik Perppu Cipta Kerja. Tapi karena saya ikut sidang kabinet, saya tahu ada hal-hal yang harus segera dikeluarkan tanpa harus melanggar undang-undang meskipun tidak membuat undang-undang, yaitu Perppu Cipta Kerja," paparnya yang dilansir dari Antara.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Perppu Cipta Kerja Dinilai Solusi Tepat Laksanakan Putusan MKPercepatan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja dinilai penting.
Weiterlesen »
Tolak Perppu Cipta Kerja, AHY: Tidak Ada Keadaan Genting dan Memaksa | merdeka.comPartai Demokrat meminta pemerintah untuk kembali berpikir jernih terkait Perppu Cipta Kerja.
Weiterlesen »
Alasan Pemerintah & DPR Rapat Tertutup Bahas Klaster Tenaga Kerja Perppu Cipta Kerja | merdeka.comWakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan, rapat tertutup merupakan permintaan Menteri Ida. Rapat diminta tertutup agar publik tidak ada salah persepsi atas Perppu Cipta Kerja yang dijelaskan Ida.
Weiterlesen »
Menaker Diminta Keluarkan Permen untuk Pasal Krusial Perppu Cipta KerjaMenteri Ketenagakerjaan diminta untuk mengeluarkan Peraturan Menteri (permen) untuk menjelaskan pasal-pasal kontroversial dalam Perppu Cipta Kerja.
Weiterlesen »
PBHI: Alasan Penerbitan Perppu Cipta Kerja Mengada-Ngada |Republika OnlinePBHI menilai alasan penerbitan Perppu sebagai darurat negara tidak tepat
Weiterlesen »
Deretan Pakar hingga Aktivis Hukum yang Menolak Perppu Cipta KerjaPerppu Cipta Kerja telah diterbitkan Presiden Jokowi di akhir tahun 2022. Perppu Cipta Kerja ditolak oleh para aktivis hingga pakar hukum, berikut deretannya.
Weiterlesen »