Implementasi transaksi nontunai di Sragen di klaim tertinggi di Soloraya. Pemkab Sragen sudah menerapkan transaksi nontunai untuk setiap pembayaran hampir di semua bidang.
SOLOPOS.COM - Para pedagang Pasar Bunder dan Pasar Kota Sragen berfoto bersama dengan para pimpinan BI, Bank Jateng dan BPKPD Sragen seusai belajar QRIS di Pendapa Sumonegaran Sragen, Selasa . Implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Sragen tertinggi di Soloraya. Bahkan di tingkat nasional, Sragen menempati peringkat kedelapan.
“Intinya semua daerah di Indonesia diperintahkan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan elektronifikasi transaksi pemerintah. Pemkab Sragen melaksanakan perintah itu dengan melaksanakan transaksi nontunai di semua bidang,” ujarnya kepadaSebelumnya, transaksi nontunai dilakukanbaru sebatas pada transaksi pemerintah. Mulai dari belanja pemerintah, pendapatan pemerintah, sampai ke level desa dan sekolah. Mulai 2022, transaksi nontunai digencarkan untuk transaksi masyarakat umum.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Kerja Sama dengan Pemkab Sragen, Dosen FEB UNS Luncurkan Aplikasi Go to SragenAplikasi Go to Sragen mewadahi berbagai kebutuhan para pelancong saat berkunjung ke Kabupaten Sragen.
Weiterlesen »
BI Fast Mendominasi Transfer Antarbank, Ini Rencana BNI (BBNI) SelanjutnyaHingga akhir tahun BNI menargetkan transaksi BI Fast mencapai lebih dari 6 juta transaksi per bulan.
Weiterlesen »
Fenomena Efek Wali Kota Gibran, Warga Luar Solo Ramai-Ramai SambatFenomena Gibran effect diprediksi bisa kian meluas spektrumnya, tidak hanya di Soloraya.
Weiterlesen »
Alasan di Balik Usulan Provinsi Soloraya Sejak Dulu Selalu GagalUsulan membentuk Soloraya sebagai provinsi baru yang terlepas dari Jawa Tengah sejak dulu selalu hanya menjadi wacana.
Weiterlesen »
Terganjal Sertifikat, 1.600 PPPK Guru di Sragen Belum Jadi Pejabat FungsionalDari 1.700-an PPPK di Sraen, hanya 120 yang bisa diangkat menjadi pejabat fungsional. Dari jumlah tersebut, 1.600-an di antaranya adalah PPPK guru. Karier mereka terganjal karena tak punya sertifikat pendidik.
Weiterlesen »
Premi BPJS Ketenagakerjaan 100 Pekerja/Desa di Sragen Jadi Tanggungan PemkanPemkab diminta menanggung biaya premi asuransi BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di desa, termasuk ketua RT dan RW.
Weiterlesen »