UU Kewarganegaraan Israel Dituding Rasis dan Diskriminatif Sindonews BukanBeritaBiasa .
Seperti dilaporkan Arab News, Sabtu , UU Kewarganegaraan yang membuat reunifikasi keluarga hampir tidak mungkin, bahkan jika salah satu pasangan adalah warga negara Israel.Kritikus melihatnya sebagai tindakan rasis yang bertujuan untuk mempertahankan mayoritas Yahudi di negara itu. Undang-undang tersebut mendiskriminasi warga Palestina, dan tidak berlaku untuk pemukim Yahudi di Tepi Barat karena mereka sudah memiliki kewarganegaraan Israel.
Sebelumnya, Knesset gagal mengesahkan undang-undang tersebut musim panas lalu, karena tidak mendapat dukungan dari anggota koalisi pemerintahan sayap kiri dan Arab. Mossawa Center yang berbasis di Haifa mengatakan bahwa undang-undang tersebut mendiskriminasi hak-hak warga Palestina di Israel. Jafar Farah, direktur pusat tersebut, mengatakan kepada Arab News, bahwa undang-undang ini akan terus menyebabkan penderitaan bagi ribuan keluarga.“Bayangkan keluarga pemukim Yahudi bebas bergerak dan tinggal di kedua sisi garis hijau, sementara undang-undang ini akan diskriminatif terhadap warga Arab Israel yang menikah dengan warga Tepi Barat atau Gaza,” katanya.
Sementara Jessica Montell, direktur eksekutif HaMoked Center for the Defense of the Individual, berencana untuk menggugat undang-undang tersebut di Pengadilan Tinggi Israel.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
KSP: UU Jadi Acuan Pembangunan IKN Terus JalanWandy menegaskan setelah UU No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara disahkan, pembangunan IKN merupakan amanat yang harus dijalankan baik era pemerintahan presiden Jokowi maupun selanjutnya
Weiterlesen »
KKP: Sanksi administratif pelanggaran perikanan sesuai UU Cipta KerjaKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan mengutamakan sanksi administratif dibanding jenis hukuman lainnya dalam sejumlah kasus pelanggaran sektor ...
Weiterlesen »
PBB: UU media Rusia untuk menutupi informasi perang UkrainaSebuah undang-undang yang memberi Moskow kekuatan lebih kuat untuk menindak keras media independen menempatkan Rusia di bawah "penindasan total terhadap ...
Weiterlesen »
Kemendagri: 17 Ribu Perda Perlu Disesuaikan dengan UU Cipta Kerja'Secara umum terdapat kurang lebih 17.000 perda dan Perkada yang perlu disesuaikan dengan UU Cipta Kerja,' ungkap Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan
Weiterlesen »
Dari Gugatan UU hingga Pembangunan, Segudang Tantangan IKN Menanti Bambang Susantono & Dhony Rahayu!Menurut UU IKN, Kepala Otorita IKN setingkat menteri dan diberi tugas untuk merespons pelaksanaan segala urusan pembangunan IKN.
Weiterlesen »
Jokowi Minta Isu Pertanahan hingga Regulasi Turunan UU IKN Harus KlirBerikut beberapa instruksi Jokowi dalam rapat terbatas pembahasan IKN
Weiterlesen »