Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kini memiliki mandat baru yaitu sebagai penjamin asuransi.
Liputan6.com, Jakarta Sebagaimana diketahui, selama ini, belum ada aturan yang mengatur LPS sebagai penjamin polis asuransi.
"Ini adalah sebuah mandat yang berbeda sama sekali dengan lembaga penjamin simpanan dari perbankan yang relatif sudah sangat well established," kata Sri Mulyani di DPR, Kamis . Meski sudah disahkan, LPS tidak langsung menjadi penjamin asuransi usai pengesahan RUU PPSK. Sri Mulyani menyebutkan, LPS memiliki 5 tahun masa persiapan untuk menjalani tugas baru.
2 dari 3 halamanUU PPSKSementara itu, undang-undang PPSK yang telah disahkan oleh DPR memuat 27 bab dan 341 pasal yang mencakup penguatan sektor keuangan. Adapun 5 ruang lingkup UU PPSK yaitu; Selanjutnya, menata ulang dan memperkuat pengawasan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, meningkatkan pengaturan serta pengawasan terhadap konglomerasi keuangan, memperkuat koordinasi pengaturan dan pengawasan, memasukkan aset kripto sebagai salah satu ruang lingkup yang menjadi ranah pengawasan dari OJK.3 dari 3 halamanSelanjutnya3.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Tugas Baru LPS Disahkan, Jamin Polis AsuransiLembaga Penjamin Simpanan sah menjadi penjamin polis asuransi.
Weiterlesen »
Paripurna DPR RI Sahkan RUU PPSK Jadi Undang-UndangKomisi XI DPR RI telah menyepakati RUU PPSK dibawa ke rapat paripurna. Kendati demikian, ada beberapa catatan yang disampaikan sejumlah fraksi.
Weiterlesen »
Tok! DPR Sepakati RUU PPSK Jadi UURancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) disahkan menjadi UU, hari ini, Rabu (15/12/2022).
Weiterlesen »
Tok! DPR Sahkan Omnibus Law Keuangan UU PPSKDPR RI akhirnya menyepati RUU PPSK menjadi UU PPSK atau omnibuw law keuangan pada Kamis (15/12/2022).
Weiterlesen »
Lengkap! Ini Pasal-Pasal Super Penting di UU P2SKDPR RI mengesahkan RUU PPSK hari ini.
Weiterlesen »
Foto : DPR Sahkan Omnibus Law Keuangan RUU PPSK Jadi UU | merdeka.comDPR Sahkan Omnibus Law Keuangan RUU PPSK Jadi UU. Omnibus law sektor keuangan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) resmi menjadi Undang-Undang setelah disahkan DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023.,Omnibus Law,DPR RI,Menteri Keuangan,Sri Mulyani Indrawati,Kemenkeu,Viral Hari Ini,Jakarta
Weiterlesen »