UU TPKS bisa Diterapkan Meskipun Aturan Turunan Belum Rampung. Mantan Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya mengatakan UU TPKS delik dan hukum acaranya bisa langsung dieksekusi tanpa aturan turunan.
UNDANG-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disahkan pada Mei lalu sejatinya sudah dapat digunakan atau diterapkan.
"Itu sudah bisa menggunakan hukum acara tindak pidana kekerasan seksual. Jadi undang-undang 1 genre itu bisa menggunakan hukum acara ini." Baca juga: Penuntasan Kasus Kekerasan Seksual di Luar Hukum, Dorong Maraknya Kasus Serupa di Masa Datang Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina menyoroti peran semua pihak untuk menerapkan UU TPKS. Undang-undang tersebut tidak dibuat untuk Kementerian PPA tapi dibuat untuk semua kementerian.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
UU TPKS Harapan Menghapus Kekerasan Perempuan pada Konflik SDA Masyarakat AdatKomite CEDAW 2022 telah merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan publik pada semua tingkatan.
Weiterlesen »
Partai Buruh Gugat Verifikasi Faktual Parpol di UU PemiluPartai Buruh menggugat sejumlah ketentuan dalam UU Pemilu ke MK. Salah satunya terkait verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu.
Weiterlesen »
Kasus Perundungan Anak di Tasikmalaya, Wagub Jabar Uu: Jangan Sampai Terjadi LagiPemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memastikan penanganan kasus perundungan yang membuat siswa SD di Kabupaten Tasikmalaya depresi dan meninggal dunia usai dipaksa memperkosa kucing, tetap berjalan dengan maksimal.
Weiterlesen »
Partai Buruh gugat UU Pemilu ke MKPartai Buruh mengajukan permohonan peninjauan kembali atau judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke ...
Weiterlesen »
Wagub Uu Minta Maaf Terkait Pernyataannya Soal Perundungan Tasikmalaya |Republika OnlineWagub Uu berpesan orang tua membatasi penggunaan handphone anaknya.
Weiterlesen »
MK Sentil PKS Gugat Presidential Threshold 20 Persen Padahal Ikut Bahas UU Pemilu | merdeka.comPKS meminta presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional menjadi 7-9 persen.
Weiterlesen »