Kondisi di Republik Islam Iran masih mencekam
Terjerat Suap Perkara di MA2022-09-24 00:00:00
Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan, pengungkapan kasus suap yang melibatkan hakim agung, pegawai MA, dan pengacara ini menunjukkan pembenaran indikasi bahwa budaya mengurus perkara di pengadilan memang berbiaya tinggi.advokat, harus ditambah biaya suap hakim supaya menang," ucap Fickar saat dihubungiSelain itu, dia menilai, kasus ini terjadi akibat lemahnya pola rekrutmen hakim agung yang dilakukan Komusi Yudisial .
"Seharusnya hakim agung sebagai hakim di puncak kekuasaan kehakiman tak lagi tergiur dan memikirkan materi karena mereka sudah matang dan tua. Mereka seharusnya sudah tumbuh sebagai 'dewa' keadilan yang mumpuni," ujar Fickar. "Jika mau diselami lebih dalam kita akan melihat jumlah kasus yang lebih besar dan fakta-fakta yang lebih menakutkan daripada yang dilakukan KPK dalam OTT ini," tutur Feri saat dihubungiDia lantas menyoroti sejumlah peristiwa penyunatan masa hukuman koruptor oleh Mahkamah Agung. Menurut dia, pengungkapan kasus suap hakim agung ini memiliki korelasi dengan sikap MA yang belakangan ini dinilai pro terhadap korupsi.
"Namun reformasi peradilan kita tidak mungkin jalan kalau salah satu kuncinya yaitu pemerintah dan DPR itu tidak pernah serius, dan mereka adalah bagian dari sistem koruptif itu. Jadi mestinya kalau memang ingin melakukan reformasi peradilan ini diserahkan kepada tim khusus yang independen yang betul-betul mampu dan diberikan kewenangan untuk merekayasa ulang peradilan kita," ujar Feri mengakhiri.
Kedua, penangkapan ini menunjukkan bahwa OTT merupakan metode yang masih sangat penting diterapkan sampai sekarang dalam memberantas korupsi. Sementara metode ini identik dengan penyadapan. Karena itu, dia menilai bahwa penyadapan dan OTT yang dilakukan KPK tidak boleh dikesampingkan. Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia Boyamin Saiman mengapresiasi KPK melakukan OTT kasus suap yang melibatkan hakim agung Sudrajad Dimyati. Menurutnya, ini adalah langkah berprestasi yang ditorehkan KPK, setelah sebelumnya sering menyasar MA namun baru bisa menangkap pejabat level bawah.
Adapun sembilan tersangka lain yang dijerat KPK dalam perkara ini, antara lain Hakim Yustisial atau Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu , kemudian Desy Yustria dan Muhajir Habibie selaku PNS pada Kepaniteraan MA, serta PNS MA bernama Redi dan Albasri . Firli menyebut, Hakim Agung Sudrajad, Elly Tri Pangestu, Desy Yustria, Muhajir Habibie, Redi, dan Albasri diduga menerima sejumlah uang dari Heryanto Tanaka, Ivan Dwi Kusuma Sujanto, Yosep, dan Eko Suparno. Suap didiga berkaitan dengan upaya kasasi di MA atas putusan pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana.
Uang SGD205.000 diamankan saat tim KPK menangkap Desy Yustria di kediamannya. Sementara uang Rp50 juta diamankan dari Albasri yang menyerahkan diri ke Gedung KPK. "DS dan kawan-kawan diduga sebagai representasi dari SD dan beberapa pihak di MA untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di MA," kata Firli.
Sementara Ketua Majelis dipimpin Hakim Agung Syamsul Ma'arif. Dalam putusan pada 31 Mei 2022, kasasi atas kepailitan itu dikabulkan oleh majelis hakim MA. KY juga memeriksa Bachrudin Nasori yang diduga menerima amplop putih dari Sudrajad saat berada di toilet DPR. Keduanya sudah membantah adanya lobi-lobi ataupun pemberian amplop tersebut.
Ketua Komisi Mukti Fajar Nur Dewata mengakui bahwa Sudrajad Dimyati pernah terlibat dugaan lobi-lobi terkait seleksi hakim agung pada 2013 silam. Hal ini disampaikan Mukti dalam jumpa pers di Kantor KY, Jakarta, Jumat .Namun Mukti menegaskan, isu lobi-lobi tersebut tidak terbukti. Sehingga, Sudrajad tetap lolos pada seleksi hakim tahun berikutnya.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Volume 395: Air Mata Meghan Markle, Tulus Atau Palsu? - Story Liputan6.comLiputan6.com - Meghan , Dewi Perssik, Rossa, Harry, Charles III
Weiterlesen »
Iran Tutup Layanan WhatsApp dan Instagram di Tengah Protes Kematian Mahsa Amini - Tribunnews.comSelain membatasi akses warganya ke Instagram dan WhatsApp, pemerintah Iran juga memadamkan layanan MCI (first mobile).
Weiterlesen »
Presiden Iran Bersumpah Akan Selidiki Kematian Mahsa Amini yang Ditahan karena JilbabDi New York, Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Kamis (12/9/2022) mengatakan kematian Mahsa Amini yang memicu protes luas di negaranya perlu diselidiki.
Weiterlesen »
Kronologi Kematian Mahsa Amini yang Memicu Gelombang Demonstrasi di IranGelombang aksi protes yang berujung rusuh di Iran, 6 malam berturut-turut ini sebagai bentuk kemarahan atas kematian Mahsa Amini.
Weiterlesen »
Sebelum 1979, Perempuan Pakai Rok Mini dan Tidak Berjilbab Umum di IranDi Iran, kaum perempuan kini diwajibkan menutup rambut dengan hijab dan mengenakan pakaian panjang-longgar untuk menutup lekuk tubuh mereka.
Weiterlesen »