Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan pihaknya tidak pernah bekerja sama dengan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) secara langsung.
Pernyataan ini merupakan tanggapan dari dicabutnya izin Pengumpulan Uang dan Barang ACT oleh Kementerian Sosial .
Apabila ACT tidak memegang izin operasi dari Kemensos, maka izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal otomatis batal.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Cuma Berumur Sehari di Level 2, Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 1, Wagub DKI: Kami BersyukurRespons Wagub DKI Ahmad Riza Patria soal Jakarta kembali berstatus PPKM level 1
Weiterlesen »
Baznas DKI Memutus Kerja Sama dengan ACT, Wagub Riza Merespons BeginiWakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan selama ini kerja sama dengan ACT melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) DKI Jakarta aksicepattanggap
Weiterlesen »
Wagub DKI bantah ada kerja sama penyaluran daging kurban dengan ACTWakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah ada kerja sama penyaluran daging kurban antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan organisasi ...
Weiterlesen »
Pemprov DKI Disebut Teken Mou dengan ACT, Ini Penjelasan Wagub Riza PatriaWakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah ada kerja sama penyaluran daging kurban antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan organisasi sosial, Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang sedang disorot akibat dugaan penyelewengan dana umat.
Weiterlesen »
Warga Protes Nama Jalan Diganti, Wagub DKI: Keputusan FinalWakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan keputusan perubahan 22 nama jalan di Jakarta sudah final
Weiterlesen »
Wagub DKI soal PPKM Jakarta Direvisi: Pelonggaran Sudah 100 PersenWagub DKI soal PPKM Jakarta Direvisi: Pelonggaran Sudah 100 Persen: Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyambut positif perubahan level status PPKM Jabodetabek yang diterbitkan pemerintah pusat.
Weiterlesen »