Wasekjen PBNU Minta Polri Ungkap Aliran dana di Kasus ACT TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Rahmat Hidayat Pulungan meminta aparat penegak hukum agar tidak ragu dalam mengusut aliran dana ke pihak lain dalam dugaan penyelewengan donasi Yayasan Aksi Cepat Tanggap .'Penegak hukum agar tidak ragu-ragu untuk menyelidiki lebih dalam ke mana saja aliran dana tersebut.
Menurutnya, Bareskrim bertindak cepat dalam menahan empat tersangka tersebut untuk mencegah mereka bergerak leluasa setelah ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan pemotongan donasi mencapai Rp450 miliar untuk operasional.Artinya, tambah Rahmat, lembaga tersebut menghabiskan total operasional sebesar Rp2,5 miliar setiap bulannya, termasuk kisaran gaji keempat petinggi yang berkisar Rp50-450 juta per bulan.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Wasekjen PBNU Setuju Aliran Dana ACT Dibuka, Takut Buat Kelompok TerorWasekjen PBNUU Rahmat Hidayat Pulungan mengatakan, penegak hukum tak boleh ragu mengusut. Khawatirnya, aliran dana ACT mengalir ke kelompok radikal dan terorisme.
Weiterlesen »
PBNU Minta Penegak Hukum Jangan Ragu Usut Aliran Donasi ACT'Jangan sampai selain untuk memperkaya diri sendiri, dana masyarakat digunakan atau dialirkan untuk memperkuat kelompok-kelompok radikal dan terorisme.'
Weiterlesen »
Bantah Menghilang, Eks Bendum PBNU: Saya Ziarah WalisongoMardani mengaku tidak memenuhi panggilan KPK karena sedang berziarah ke makam Walisongo.
Weiterlesen »
Jadi Tersangka KPK, Bendum PBNU Dibela 2 Eks Pejabat NegaraKedua pembela Bendum PBNU itu adalah mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto dan eks Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.
Weiterlesen »
PBNU Nonaktifkan Mardani Maming yang Tersandung Kasus Suap dan GratifikasiPBNU Nonaktifkan Mardani Maming yang Tersandung Kasus Suap dan Gratifikasi: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah menonaktifkan Mardani Maming dari jabatannya sebagai bendahara umum atau bendum.
Weiterlesen »