Sejumlah wisatawan mancanegara disebut membatalkan rencana liburannya ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT usai disahkannya Undang-Undang KUHP baru!
Suradin mengatakan para wisatawan itu mengaku khawatir setelah pengesahan KUHP tersebut. Mereka khawatir, dengan peraturan itu, mereka bisa dilaporkan soal berhubungan seks atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan.Dengan itu, wisatawan asing itu tak bisa dalam satu kamar hotel dengan pasangannya. Hal ini, kata Suradin, menjadi bencana bagi industri pariwisata.
"Ini memang bencana. Saya sudah dikontak oleh beberapa calon wisatawan yang berencana liburan ke Indonesia. Mereka khawatir dengan KUHP baru itu. Tentu ada pembatalan dan sekaligus banyak pertanyaan dari mereka terkait KUHP ini," katanya.Dia turut menyayangkan negara yang dinilai terlalu jauh mencampuri urusan privat seseorang. Hal ini tentunya berdampak buruk pada sektor pariwisata.Pemerintah memberikan penjelasan soal pasal zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru.
"Yang berkembang terakhir ini ada mispersepsi, terutama yang dari luar. Misalnya tentang extra marital sex itu. Tampaknya pelintirannya terlalu jauh. Saya perlu sampaikan hubungan extra marital sex itu adalah delik aduan," ucap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di KJRI Jeddah, Rabu .
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Undang-Undang KUHP Disahkan, Para Pakar Beberkan DampaknyaUndang-Undang KUHP baru saja disahkan pada Selasa, 6 Desember 2022. Namun, para pakar menilai disahkannya Undang-undang KUHP itu, sangat rentan menjadi pemukul
Weiterlesen »
KUHP Baru Harapan Baru, Undang-Undang yang Telah Lama Alami Pergulatan - Pikiran-Rakyat.comRKUHP sudah disetujui menjadi undang-undang pada Selasa 6 Desember 2022 dalam rapat paripurna yang digelar di Senayan, Jakarta.
Weiterlesen »
RKUHP resmi disahkan jadi undang-undang, PBB 'prihatin' dengan pasal-pasal 'diskriminatif' - BBC News IndonesiaPBB menyatakan keprihatinan atas pengesahan KUHP. PBB menyebut sejumlah pasal bertentangan dengan hak perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Weiterlesen »
Wamenkumham: Pengesahan KUHP Adalah Berkah, Berorientasi kepada Keadilan Korektif dan RehabilitatifPengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi KUHP merupakan berkah, karena berorientasi pada keadilan korektif dan reh
Weiterlesen »
Wamenkumham Beberkan 2 Penyebab RUU KUHP Berhasil Disahkan Tahun IniWamenkumham membeberkan dua penyebab disahkannya Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi KUHP.
Weiterlesen »
Dubes AS Kritik KUHP: Bisa Pengaruhi Hubungan RI-ASDubes Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Sung Yong Kim mengkritik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Weiterlesen »