Amnesty Minta DPR dan Kemenkumham Ikuti Arahan Jokowi Soal RKUHP TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Amnesty International Indonesia meminta Kementerian Hukum dan HAM, serta DPR akan mengikuti arahan Presiden Joko Widodo perihal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Jokowi mengatakan proses pembahasan dan pengesahan RKUHP tidak boleh buru-buru.
Terlebih, kata dia, draf tersebut masih memuat banyak pasal bermasalah dan banyak terdapat perubahan dari draf tahun 2019.Dia sepakat bahwa pembaruan KUHP memang dibutuhkan. Mengingat KUHP yang saat ini berlaku belum menjamin perlindungan hak asasi manusia. Namun, kata dia, RKUHP yang baru juga tidak boleh memunculkan masalah yang sama.“RKUHP masih mengandung pasal-pasal baru yang justru menambah potensi pelanggaran HAM, maka upaya tersebut akan sia-sia,” kata dia.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
DPR Minta Menag Terbitkan Permen Cegah Kekerasan Seksual di PesantrenDPR Minta Menag Terbitkan Permen Cegah Kekerasan Seksual di Pesantren: Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka berharap, tingginya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pendidikan agama jangan sampai tercoreng oleh kehadiran para oknum bejat…
Weiterlesen »
DPR Minta Pemerintah Tindak dan Tata Lagi Izin TambangANGGOTA Komisi III DPR Dipo Nusantara Pua Upa mendesak aparat hukum bertindak tegas terhadap perusahaan tambang yang diduga tak memiliki izin penambangan, karena merugikan negara.
Weiterlesen »
Komentari Draf RKUHP, Dewan Pers: Karya Jurnalistik Bukan Kejahatan yang Bisa Dipidanakan - Tribunnews.comKetua Dewan Pers Azyumardi Azra menekankan karya jurnalistik bukan kejahatan yang bisa dipidanakan.
Weiterlesen »
Anggota DPR: Penghargaan Menteri PPPA Bukti Kinerja Jaksa AgungTerkait perlindungan hukum dan akses penegakan hukum bagi perempuan dan anak, Rano mengatakan, sejak Januari 2021 Kejaksaan menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana.
Weiterlesen »
Polri periksa pelapor dugaan kekerasan seksual oleh anggota DPRPenyidik Direktorat Tidak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri, Kamis, memeriksa pelapor kasus dugaan kekerasan seksual dengan terlapor anggota DPR RI ...
Weiterlesen »
Rencana BPOM Soal Label BPA Galon, Anggota DPR Pertanyakan Urgensinya | Kabar24 - Bisnis.comAturan pelabelan BPA dinilai hanya menguntungkan perusahaan produsen air kemasan galon sekali pakai.
Weiterlesen »