DPR Minta Pemerintah Tindak dan Tata Lagi Izin Tambang

Deutschland Nachrichten Nachrichten

DPR Minta Pemerintah Tindak dan Tata Lagi Izin Tambang
Deutschland Neuesten Nachrichten,Deutschland Schlagzeilen
  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 11 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 8%
  • Publisher: 92%

ANGGOTA Komisi III DPR Dipo Nusantara Pua Upa mendesak aparat hukum bertindak tegas terhadap perusahaan tambang yang diduga tak memiliki izin penambangan, karena merugikan negara.

ANGGOTA Komisi III DPR Dipo Nusantara Pua Upa mendesak aparat hukum bertindak tegas terhadap perusahaan tambang yang diduga tak memiliki izin penambangan. Dugaan penambangan illegal tersebut berpotensi merugikan negara.

Dipo merespon Koalisi Rakyat Selamatkan Morowali melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Morowali, Senin lalu. Aksi unjuk rasa itu meminta agar aparat hukum tak membiarkan mafia tambang menjarah aset negara.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

DPR Minta Menag Terbitkan Permen Cegah Kekerasan Seksual di PesantrenDPR Minta Menag Terbitkan Permen Cegah Kekerasan Seksual di PesantrenDPR Minta Menag Terbitkan Permen Cegah Kekerasan Seksual di Pesantren: Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka berharap, tingginya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pendidikan agama jangan sampai tercoreng oleh kehadiran para oknum bejat…
Weiterlesen »

Bupati Karanganyar Minta Pemerintah Pusat Kaji Ulang soal Penghapusan Honorer: Kita ButuhBupati Karanganyar Minta Pemerintah Pusat Kaji Ulang soal Penghapusan Honorer: Kita ButuhPemerintah Kabupaten Karanganyar meminta pemerintah pusat untuk mengkaji ulang terkait penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023.
Weiterlesen »

DPR: Pembahasan RUU PDP Selesai, Tinggal Sinkronisasi | Teknologi - Bisnis.comDPR: Pembahasan RUU PDP Selesai, Tinggal Sinkronisasi | Teknologi - Bisnis.comKomisi I DPR menyebut pembahasan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) sudah selesai dibahas.
Weiterlesen »

Komisi IV DPR Apresiasi Inovasi Riset Budi Daya Padi GogoKomisi IV DPR Apresiasi Inovasi Riset Budi Daya Padi GogoKomisi IV DPR RI mengapreasiasi PT Huma Indah Mekar (PT HIM) yang mengupayakan inovasi riset budi daya Padi Gogo di Provinsi Lampung.
Weiterlesen »

DPR Pertimbangkan Revisi UU KUHAP agar Lebih RelevanDPR Pertimbangkan Revisi UU KUHAP agar Lebih RelevanDPR akan mempertimbangkan muatan materi untuk merevisi Undang-Undang No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar lebih relevan dengan undang-undang yang dibuat setelah UU KUHAP..
Weiterlesen »

Anggota DPR Inisial DK Dipolisikan Terkait Dugaan PencabulanAnggota DPR Inisial DK Dipolisikan Terkait Dugaan PencabulanAnggota DPR berinisial DK dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencabulan yang terjadi di Jakarta, Semarang, Jawa Tengah dan Lamongan, Jawa Timur.
Weiterlesen »



Render Time: 2025-04-03 20:41:18