Anggota DPD Sebut Patut Berbangga KUHP Produk Anak Bangsa Disahkan |Republika Online

Deutschland Nachrichten Nachrichten

Anggota DPD Sebut Patut Berbangga KUHP Produk Anak Bangsa Disahkan |Republika Online
Deutschland Neuesten Nachrichten,Deutschland Schlagzeilen
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 33 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 17%
  • Publisher: 63%

KUHP yang berlaku di Indonesia selama ini merupakan produk kolonial.

REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mengatakan, pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan momentum bersejarah bidang hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena KUHP itu merupakan produk anak bangsa.

Baca Juga Ia mengemukakan hal itu menanggapi hasil Rapat Paripurna DPR pada Selasa yang menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi undang-undang. Menurut Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015 itu, upaya pembuatan RKUHP bukanlah pekerjaan yang mudah karena bertahun-tahun proses persiapan perubahannya berlangsung dengan dialektika hukum yang tidak mudah.

"Apa pun pandangan yang mengkritisinya, kita wajib mendengar dan menghormatinya, sepanjang pandangan kritis tersebut dilakukan dengan objektif, konstruktif, konstitusional, serta dilandasi kepentingan bersama," kata Teras.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Indonesia Siap Sahkan KUHP Baru yang akan Larang Hubungan Seks di Luar NikahIndonesia Siap Sahkan KUHP Baru yang akan Larang Hubungan Seks di Luar NikahIndonesia diperkirakan akan meratifikasi perubahan besar-besaran terhadap hukum pidananya pada Selasa (6/12), kata para pejabat senior. Ini merupakan perombakan hukum yang menurut para kritikus dapat memundurkan kebebasan demokrasi yang diraih dengan susah payah dan mengawasi moralitas di...
Weiterlesen »

Mantan Hakim Konstitusi Minta Indonesia Terima Dulu RKUHP, daripada Pakai KUHP Bikinan BelandaMantan Hakim Konstitusi Minta Indonesia Terima Dulu RKUHP, daripada Pakai KUHP Bikinan BelandaJimly Asshiddiqie meminta warga Indonesia bisa menerima pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang.
Weiterlesen »

RKUHP resmi disahkan jadi undang-undang, diancam digugat ke Mahkamah Konstitusi - BBC News IndonesiaRKUHP resmi disahkan jadi undang-undang, diancam digugat ke Mahkamah Konstitusi - BBC News IndonesiaRKUHP resmi disahkan menjadi undang-undang. Namun, fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan fraksi Partai Demokrat memberikan catatan. Bahkan, anggota fraksi PKS mengancam akan menggugat beberapa pasal ke Mahkamah Konstitusi.
Weiterlesen »

Media Asing Sorot Pengesahan KUHP yang Larang Seks di Luar Nikah di Indonesia: Kemunduran Kebebasan SipilMedia Asing Sorot Pengesahan KUHP yang Larang Seks di Luar Nikah di Indonesia: Kemunduran Kebebasan SipilMedia asing menyorot pengesahan RUU KUHP yang di dalamnya mengatur undang-undang yang melarang seks di luar nikah di Indonesia.
Weiterlesen »

Pencalonan Anggota DPD Dimulai di 34 Provinsi, Empat DOB Papua MenyusulHari ini, tahapan pencalonan anggota DPD sementara dilaksanakan di 34 provinsi sesuai lampiran UU Pemilu. Empat provinsi baru di Tanah Papua akan menyusul setelah Perppu Pemilu disahkan. Polhuk AdadiKompas
Weiterlesen »

2 Anggota Kabinet Anwar Ibrahim Ini Ternyata Keturunan Indonesia2 Anggota Kabinet Anwar Ibrahim Ini Ternyata Keturunan IndonesiaWakil PM Ahmad Zahid Hamidi dan Mendagri Saifuddin Nasution Ismail dalam kabinet Anwar Ibrahim merupakan tokoh politik Malaysia keturunan Indonesia.
Weiterlesen »



Render Time: 2025-02-24 18:33:57