Anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi H Amro, meminta OJK mengakomodasi perdagangan kripto. Selengkapnya: 👇 OJK
Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sudah disebutkan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. UU tersebut tidak memuat ketentuan larangan terkait kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan termasuk investasi di pasar saham dan komoditi.
“Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998, Bank dibolehkan melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi tidak ada aturan yang dilanggar perbankan ketika mereka investasi di pasar saham dan komoditi termasuk ketika memfasilitasi transaksiSeharusnya, kata Fauzi, OJK membuat kebijakan yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan industri keuangan global.
“Bappebti lebih responssif dan selangkah maju dibandingkan OJK dalam merespons perkembangan aset Kripto,” ujar Kapoksi Fraksi Partai Nasdem DPR RI ini.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Jokowi Bakal Pilih 14 Nama Calon Bos OJK Sebelum Diserahkan ke DPRPresiden Joko Widodo (Jokowi) akan memilih 14 nama calon anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari 21 orang yang lolos seleksi akhir.
Weiterlesen »
14 Nama Calon Dewan Komisioner OJK Bakal Dipilih Jokowi untuk Disetor ke DPR | Finansial - Bisnis.comPresiden Joko Widodo akan memilih 14 nama dari 21 nama yang lolos seleksi tahap IV Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027, untuk mengikuti proses pemilihan di DPR RI.
Weiterlesen »
Komisi V DPR Dukung Syarat Perjalanan Tak Perlu Hasil Tes Covid-19 | Ekonomi - Bisnis.comKomisi V DPR RI mendukung hasil tes Covid-19 antigen dan RT-PCR tidak lagi menjadi persyaratan untuk perjalanan dalam negeri jalur darat.
Weiterlesen »
Kunker Komisi III DPR RI di Sumut Bahas Narkoba, Mafia Tanah, hingga Kerangkeng Manusia di LangkatKedatangan Komisi III DPR RI adalah kunjungan penting sebagai upaya pengawasan ke semua jajaran di Sumatera Utara. Hal penting adalah narkoba.
Weiterlesen »
Anggota DPR: Pencegahan Kasus Narkoba Bisa Dimulai Lewat Desa SiagaAnggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana menyarankan perlu ada langkah pencegahan, salah satunya lewat Desa Siaga.
Weiterlesen »