Anggota Komisi VI DPR Ingatkan Pejabat Pemerintah Tak Selewengkan Mandat Jokowi: Anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut mengkritisi adanya sekelompok oligarki kekuasaan yang membajak pemusatan regulasi untuk kepentingan mereka.
Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR Deddy Sitorus menyinggung adanya pihak pejabat pemerintahan yang diduga mempersulit proses investasi demi keuntungan pribadi. Namun Deddy masih mengunci rapat pejabat tersebut dan berharap mandat yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada pejabat tersebut untuk menarik investor tidak diselewengkan.
BACA JUGA: Tangkal Krisis Pangan, Wakil Ketua DPR Ajak Tingkatkan Produksi Komoditas Dalam Negeri BACA JUGA: Puan Maharani: Hasil Pertemuan Y20 Akan Diterima Presiden Jokowi Baca Juga Dia menambahkan, upaya sistematis ini tidak saja terjadi pada investor yang baru akan memulai bisnisnya, tetapi juga perusahaan yang sudah lama menanamkan modalnya di Indonesia seperti di bidang perkebunan, tambang batu bara, nikel, smelter, perikanan, listrik dan sebagainya.
Dengan demikian akan terbuka banyak lowongan pekerjaan dan terciptanya distribusi keadilan antar wilayah serta nilai tambah produk di Indonesia. Hal ini akhirnya akan bermuara pada peningkatan penerimaan negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, ujarnya.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Anggota Komisi VI DPR Terima Informasi Ada Pejabat Persulit Investasi di Indonesia | merdeka.comDeddy mengatakan, dirinya mengimbau agar para pejabat tersebut tidak menyelewengkan kepercayaan yang diberikan Presiden Jokowi.
Weiterlesen »
Yakin Ada Solusi, Ketua Komisi I DPR Nilai Kominfo Tak Perlu Blokir WAKetua Komisi I DPR Meutya Hafid yakin ada solusi soal Google hingga WA belum daftar PSE Lingkup Privat. Meutya menilai tak perlu ada pemblokiran.
Weiterlesen »
Ketua Komisi I DPR Sebut Kominfo Tak Perlu Blokir WA hingga GoogleKetua Komisi I DPR Sebut Kominfo Tak Perlu Blokir WA hingga Google: Ketua Komisi I DPR RI Muetya Hafid menyatakan syarat untuk mendaftar PSE lingkup privat sudah sesuai aturan dan sebuah kewajiban
Weiterlesen »
Setengah Wilayah Uni Eropa Berisiko Mengalami Kekeringan Parah, Kata Laporan Panel Komisi EropaSaat ini hampir setengah wilayah Uni Eropa berisiko mengalami kekeringan, sementara Eropa barat daya disapu gelombang panas yang mengancam.
Weiterlesen »
Ketua Komisi D Kendal Sayangkan Lulusan SMK Minim KeterampilanRADARSEMARANG.ID, Kendal – DPRD Kendal menyayangkan, lulusan SMK di Kendal belum bisa memenuhi kriteria untuk bisa bekerja di perusahaan yang di Kawasan Industri Kendal (KIK). Alasannya karena belum cukup memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Selain itu, alat praktek yang digunakan siswa di sekolah maupun Balai Latihan Kerja (BLK) belum sesuai kebutuhan pabrik. Sehingga dianggap tidak memenuhi […]
Weiterlesen »