Ketua Komisi I DPR Sebut Kominfo Tak Perlu Blokir WA hingga Google: Ketua Komisi I DPR RI Muetya Hafid menyatakan syarat untuk mendaftar PSE lingkup privat sudah sesuai aturan dan sebuah kewajiban
Liputan6.com, Jakarta - Kominfo menetapkan batas akhir pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik adalah 20 Juli 2022. Hal itu membuat sejumlah perusahaan teknologi seperti Google, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, hingga Netflix terancam diblokir."Kewajiban mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik itu memang sesuai aturan, dan wajib. Siapa pun melintas di ranah digital kita tentu perlu mendaftar," kata Meutya kepada wartawan, Senin .
Politikus Golkar ini menyebutkan, komunikasi antara pemerintah dan perusahaan teknologi berjalan dengan baik, sehingga ia menyebut peluang pemblokiran akan kecil. Saat ini berdasarkan pantauan Tekno Liputan6.com, Senin , sejumlah PSE asing besar, seperti Google dan layanan Meta seperti WhatsApp dan Instagram, termasuk Twitter belum melakukan pendaftaran. Dengan demikian, ada kemungkinan layanan tersebut akan diputus aksesnya.
"Untuk pelaku industri, agar tercipta level playing field, digunakan persyaratan yang sama. Bagaimana memberikan keuntungan bagi masyarakat meniru branding-nya, bisa melakukan klarifikasi," tuturnya menjelaskan.2 dari 2 halamanDilakukan Identifikasi Terlebih DahuluKendati demikian, apabila setelah tanggal itu PSE belum terdaftar, Kemkominfo akan melakukan identifikasi terlebih dulu, platform mana saja yang belum melakukan pendaftaran.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Anggota Komisi XI DPR Minta Pemerintah Bersikap Adil soal Kebijakan Industri Hasil Tembakau - Tribunnews.comAnggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah lebih adil dan objektif soal kebijakan maupun aturan untuk industri hasil tembakau (IHT).
Weiterlesen »
Komisi IV DPR Kritisi Harga Tiket Baru Taman Nasional KomodoKomisi IV DPR RI menolak praktik komersialisasi di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Pembatasan kuota pengunjung yang bertujuan untuk menjaga konservasi dengan menekan...
Weiterlesen »
Anggota Komisi X DPR Terkesan Minat Baca Masyarakat Kendal TinggiAnggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat mengaku kagum dengan minat baca masyarakat Kendal yang masih tinggi, di tengah serbuan era media sosial saat ini.
Weiterlesen »
Y-20 Summit, Ketua DPR Ajak Kaum Muda Terjun ke PolitikKetua DPR RI Puan Maharani mengajak kaum muda Y-20 dari negara-negara G-20 terjun ke dunia politik agar bisa terlibat langsung dalam pengambilan keputusan.
Weiterlesen »
Ketua PB PON 2024 Sumut Gubernur Edy dan Ketua Harian Bobby NasutionDari susunan struktur PB PON 2024 Sumut, Ketua PB PON 2024 adalah Gubernur, Edy Rahmayadi dan Ketua Pelaksana Harian PB PON adalah Wali Kota Medan, Bobby Nasution
Weiterlesen »
Komisi X Serahkan Bantuan DAK Rp 332 Miliar untuk Pendidikan Kabupaten KendalNilai bantuan yang diterima Pemkab Kendal tergolong besar.
Weiterlesen »