Arief Poyuono Sebut Kewenangan OJK di UU PPSK Bisa Bikin Kekacauan Hukum OJK
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono mengkritik pemberian kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan .
Pasalnya, kewenangan penyelewengan pelaku usaha jasa keuangan yang masuk dalam tindak pidana kriminal seharusnya ditangani kepolisian dan Kejaksaan. “Akan membuat kekacauan dalam hukum di Indonesia, karena OJK tidak sama sekali memiliki hak untuk melakukan penuntutan ataupun penyidikan jika terjadi tindak pidana umum ataupun khusus seperti pencucian uang, korupsi yang didasarkan pada konstitusi kita,” kata Arief Poyuono dalam keterangan tertulis, Minggu malam .OJK itu regulator dan tugasnya melahirkan aturan aturan dan mengawasi aturan aturan tersebut untuk ditaati oleh para pelaku usaha di sektor jasa keuangan.
Menurutnya, selama ini OJK sebagai pengawas dan regulator saja tidak menjalankan fungsi dengan baik. Terlebih, ada sejumlah oknum OJK banyak melakukan tindakan pidana di sektor jasa keuangan. Baca Juga:“Lah kalau dikasi wewenangan untuk penyidikan tindak pidana di sektor keuangan, maka tujuannya untuk melindungi oknum-oknum di OJK yang melakukan tindakan pidana disektor jasa keuangan,” ungkap Arief Poyuono.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Terkini: Perpu Cipta Kerja Atur Alasan PHK oleh Perusahaan, UU PPSK Buat OJK jadi Rawan KorupsiBerita terkini bisnis malam ini dimulai dari Perpu Cipta Kerja yang mengatur alasan yang boleh dan dilarang perusahaan untuk mem-PHK karyawan.
Weiterlesen »
BEM SI Minta UU PPSK soal Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK Diteliti LagiKoordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI), Abdul Kholiq, meminta UU PPSK tentang kewenangan penyidikan tunggal kepada OJK dicermati lagi.
Weiterlesen »
UU PPSK: Menggugat 'Superioritas' Penegakan Hukum OJKUU PPSK memberi kewenangan superior bagi OJK terkait penyidik dan penyidikan tindak pidana di sektor keuangan.
Weiterlesen »
UU PPSK: Menggugat 'Superioritas' Penegakan Hukum OJKUU PPSK memberi kewenangan superior bagi OJK terkait penyidik dan penyidikan tindak pidana di sektor keuangan.
Weiterlesen »
Prof Suparji soal Kewenangan Penyidikan Tunggal di UU PPSK: Kebijakan RadikalProf Suparji Ahmad menilai UU PPSK adalah kebijakan radikal.
Weiterlesen »
IPW Nilai Penyidikan Tunggal Jasa Keuangan di UU PPSK Menabrak KUHAPIPW menilai UU PPSK yang berikan kewenangan penyidikan tunggal kepada OJK bertentangan dengan KUHAP, karena perlu adanya pengawasan dari orang luar.
Weiterlesen »