Aturan Baru: Presiden Jokowi Larang Direksi-Komisaris BUMN Jadi Pengurus Parpol
Dari muatan dalam PP 23/2022 tersebut, ada perubahan diksi yang dilakukan Jokowi. Ini jika membandingkan isi PP 45/2005. Dalam aturan lama, baik direksi dan komisaris dilarang untuk menjadi anggota partai politik dan calon atau anggota legislatif.
Melalui PP 23/2022 juga Jokowi menegaskan Direksi dan Komisaris harus menanggung beban jika terjadi kerugian di BUMN.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Isi Aturan Baru Jokowi Soal Bos BUMN Dilarang Jadi Kepala DaerahDireksi BUMN dilarnag menjadi calon kepala atau wakil kepala daerah. Direksi BUMN juga harus bertanggung jawab terhadap kerugian perusahaan.
Weiterlesen »
Aturan Baru: Menteri Keuangan hingga Menteri Lain Bisa Usul Nama Bos BUMN'Pengangkatan Direksi, Menteri dapat meminta masukan dari Menteri Keuangan dan/ atau Menteri Teknis,' bunyi Pasal 14 Ayat 2
Weiterlesen »
Aturan Jokowi: Menkeu & Menteri Lain Bisa Tunjuk Bos BUMNPresiden Jokowi meneken aturan terbaru mengenai perubahan mengenai pendirian, pengawasan, dan pembubaran BUMN
Weiterlesen »
Jokowi Rilis Aturan: BUMN Merugi, Direksi yang Tanggung JawabDireksi kini memegang tanggung jawab penuh atas kerugian perusahaan
Weiterlesen »
Jokowi Terbitkan Aturan Larang Bos BUMN Jadi Kepala Daerah, Ini Isinya | Market - Bisnis.comPresiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan baru yang isinya melarang Direksi BUMN terjun ke dunia politik dan menjadi calon kepala daerah.
Weiterlesen »
Saham BUMN Menukik setelah Jokowi Teken PP soal BUMN yang Rugi | Market - Bisnis.comJokowi mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2022 yang salah satu isinya ialah komisaris dan dewan pengawas BUMN memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dan harus bertanggung jawab apabila BUMN yang dikelolanya mengalami rugi.
Weiterlesen »