Aturan platform media sosial menunggu penentuan besaran denda. Bersandar pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. KoranTempo
JAKARTA – Rencana pemerintah menerapkan aturan denda bagi perusahaan digital global yang melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik semakin dekat.
Bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menggodok hitungan besaran denda lewat Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak atau ketentuan yang lebih dikenal dengan aturan platform media sosial ini.Rp. 58.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
PM Australia Tak Terima Indonesia Undang Putin ke KTT G20PM Australia Scott Morrison menghubungi Presiden Joko Widodo, dan menyebut langkah Indonesia terlalu jauh dengan mengundang Putin ke KTT G20.
Weiterlesen »
Kenapa Para Pegiat Mengkritik Kominfo Perihal Aturan Platform Media Sosial - Berita Utama - koran.tempo.coPemerintah bisa mendesak platform media sosial untuk menurunkan konten dan mengancam denda jika menolak. Aturan platform media Sosial mengancam kebebasan sipil di ruang digital. KoranTempo
Weiterlesen »
Bebas Karantina Pelaku Perjalanan Luar Negeri, Namun Wajib Tes PCR Covid-19 - Ragam - koran.tempo.coPelaku perjalanan luar negeri bebas karantina. Pemerintah mewajibkan tes PCR dalam tempo 1 x 24 jam sejak kedatangan. KoranTempo
Weiterlesen »
Godaan Cuan di Tengah Lonjakan Harga Batu Bara dan Komitmen Iklim Indonesia - Opini - koran.tempo.coPius Ginting, Koordinator Perkumpulan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat, memperingatkan pemerintah agar tidak tergoda pada kenaikan harga batu bara akibat perang Rusia-Ukraina. KoranTempo
Weiterlesen »