Beredar isu Bupati Merauke Romanus Mbaraka menyuap DPR demi menarik kewenangan pemekaran wlayah di Papua.
"Saya memohon agar tidak dipelintir atau dipelesetkan. Saya pertegas lagi, tidak ada suap menyuap kepada DPR RI," kata Romanus dalam video klarifikasi yang dikutip, Jumat, 15 Juli 2022.Pun, dia menyampaikan permohonan maaf kepada dua anggota DPR RI asal daerah pemilihan Papua, Yan P. Mandenas dan Komarudin Watubun yang disebut dalam video pidatonya di halaman kantor Bupati Merauke.
Romanus mengakui dua wakil rakyat di Senayan itu disinggungnya dalam pidato karena sudah banyak membantu terwujudnya daerah otonomi baru Papua Selatan. Namun, menurut Romanus, pidatonya tidak dimuat utuh alias dipenggal-penggal sehingga terkesan Yan P. Mandenas dan Komarudin Watubun menerima uang untuk meloloskan pasal pemekaran dalam revisi UU Otsus Papua.
Warga Papua memasukan kertas suara saat memberikan hak suaranya pada Pemilu serentak 2019 di Distrik Libarek, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, PapuaDia mengatakan, rakyat di Merauke, Boven Digoel, Mappi serta Asmat selama kurang lebih 20 tahun berjuang agar Papua Selatan menjadi sebuah provinsi. Menurut dia, perjuangan mereka akhirnya terwujud karena tak lepas dari dukungan kedua anggota DPR yang disebutnya.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Legislator Dapil Papua Bantah Pernyataan Bupati Merauke soal Pemberian Uang dalam Revisi UU OtsusDia mengaku sudah menghubungi Bupati Romanus via telepon seluler untuk melakukan klarifikasi atas pernyataannya agar tidak menjadi polemik di masyarakat.
Weiterlesen »
Anggota DPR Bantah Terima Uang Terkait Revisi UU Otsus PapuaPansus RUU Otsus Papua bekerja profesional sebagai wakil rakyat
Weiterlesen »
DPR: Pembahasan RUU PDP Selesai, Tinggal Sinkronisasi | Teknologi - Bisnis.comKomisi I DPR menyebut pembahasan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) sudah selesai dibahas.
Weiterlesen »
Komisi IV DPR Apresiasi Inovasi Riset Budi Daya Padi GogoKomisi IV DPR RI mengapreasiasi PT Huma Indah Mekar (PT HIM) yang mengupayakan inovasi riset budi daya Padi Gogo di Provinsi Lampung.
Weiterlesen »
DPR Pertimbangkan Revisi UU KUHAP agar Lebih RelevanDPR akan mempertimbangkan muatan materi untuk merevisi Undang-Undang No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar lebih relevan dengan undang-undang yang dibuat setelah UU KUHAP..
Weiterlesen »