BEM Jawa Barat juga mengkritik penjabat kepala daerah yang dipilih Presiden melalui Mendagri dalam waktu yang lama.
PRESIDEN Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Randhika Maulana menyampaikan bahwa KUHP wajib dicabut dan ditolak karena penuh dengan kontroversi dan permasalahan.
"Kita bisa melihat bagaimana kemudian masyarakat banyak menunjukkan penolakan terhadap KUHP akibat dari pasal-pasal kontroversial yang ada didalamnya, namun justru pemerintah yakni DPR RI malah mengesahkan nya dengan cenderung tergesa-gesa dan Presiden pun hanya berdiam diri," ujar Randhika, Senin dalam keterangan tertulisnya.
Ia juga menyerukan aksi kepada seluruh anggota BEM SI Kerakyatan Wilayah Jawa Barat untuk pemerintah agar segera membatalkan KUHP dan meminta Presiden Jokowi Bersikap Independen dalam Pemilu agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Tim Sosialisasi KUHP Nasional: Pasal Perzinahan di KUHP Baru Tak Bakal Ganggu Pariwisata dan InvestasiJuru Bicara Tim Sosialisasi KUHP Nasional, Albert Aries menjelaskan pasal perzinaan di KUHP merupakan delik aduan absolut.
Weiterlesen »
KUHP Baru Dianggap Buat Tak Leluasa Kritik PemerintahUsai pemerintah bersama DPR menyepakati Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang, banyak menuai pro dan kontra.
Weiterlesen »
PBB Kritik KUHP Baru, Hikmahanto dan Bivitri Susanti Saling DebatHikmahanto Juwana dan Bivitri Susanti punya pendapat berbeda soal pernyataan sikap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang KUHP yang baru disahkan DPR.
Weiterlesen »
Soal KUHP Terbaru, Wamenkumham: Kritik Tidak Akan DipidanaWakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menegaskan kritik yang disampaikan masyarakat tidak akan dipidana.
Weiterlesen »
Kemenkumham minta masyarakat pahami isi KUHP sebelum kritikKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI meminta masyarakat agar terlebih dahulu memahami isi dari pasal-pasal yang tercantum dalam Kitab ...
Weiterlesen »
Masyarakat Diminta Pahami Isi KUHP Sebelum Lontarkan KritikKemenkumham meminta masyarakat agar terlebih dahulu memahami isi dari pasal-pasal yang tercantum dalam KUHP.
Weiterlesen »