Pakar komunikasi mengkritik cara pemerintah menangani kasus ACT dengan mengaitkan teroris. AlgoothPutranto
Cara pemerintah menangani kasus ACT dikritik. Ilustrasi Foto: arsip JPNN.com/Ricardo- Pakar komunikasi dari Universitas Sahid Jakarta, Dr Algooth Putranto mengatakan bahwa isu aliran dana teroris dari Yayasan Aksi Cepat Tanggap sudah ada sejak 2018.
Namun, hingga kini narasi yang dimunculkan masih sebatas dugaan. Dia menilai data yang dimiliki Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan belum cukup valid.dalam keterangannya kepada media, Sabtu .Oleh karena itu, dia meminta publik bijaksana dalam menyikapi penggiringan opini bahwa ACT tersangkut teroris hingga dilakukan pemblokiran rekening.
"Membentuk dahulu opini publik melalui media bahwa seakan-akan pihak yang dituduhkan itu bersalah, sementara fakta masih belum cukup kuat. Ini sangat berbahaya," ujarnya. Menurut Algooth, jika ACT memang tersangkut dengan masalah terorisme, lembaga negara terkait sudah seharusnya dapat sejak lama mendeteksi.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Buntut Kasus ACT, Pakar Minta Pemerintah Segera Revisi UU Pengumpulan UangPakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, meminta pemerintah segera merevisi UU 9/1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan PP 29/1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Hal ini menyusul kasus dugaan penyelewengan dana umat oleh lembaga ACT.
Weiterlesen »
Buntut Kasus ACT, Pemerintah Diminta Segera Revisi UU Pengumpulan Uang | merdeka.comBivitri menilai, keputusan Kementerian Sosial (Kemensos) dengan mencabut izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) ACT tidak menyelesaikan masalah. Sebab, UU yang digunakan pun sudah kuno.
Weiterlesen »
Pemerintah Diminta Tak Asal Bubarkan ACT dan Lembaga Sosial LainPemerintah Diminta Tak Asal Bubarkan ACT dan Lembaga Sosial Lain: Koordinator Nasional Forum Solidaritas Kemanusiaan, Sudirman Said, menilai pemerintah masih membutuhkan ACT dan lembaga sosial serupa lainnya di Indonesia.
Weiterlesen »
Pakar: Pencabutan Izin ACT Dinilai tak Selesaikan Masalah |Republika OnlineUU pengumpulan uang dan barang belum mengangkat aspek akuntabilitas.
Weiterlesen »
Pemerintah Diharapkan Tak Asal Bubarkan ACT dan Lembaga Sosial LainKoordinator Nasional Forum Solidaritas Kemanusiaan, Sudirman Said meminta Pemerintah tidak asal membubarkan ACT dan lembaga sosial lain yang ada di Indonesia. Pemerintah...
Weiterlesen »
Pimpinan ACT Ibnu Khajar dan Eks Bos ACT Ahyudin Diperiksa Bareskrim | Kabar24 - Bisnis.comSeorang petinggi ACT dan bekas bos lembaga filantropi tersebut diperiksa Bareskrim Polri.
Weiterlesen »