Curiga Peredaran Minuman Beralkohol Tidak Terkontrol, Legislator Desak Pemko Medan Buka-bukaan Data

Deutschland Nachrichten Nachrichten

Curiga Peredaran Minuman Beralkohol Tidak Terkontrol, Legislator Desak Pemko Medan Buka-bukaan Data
Deutschland Neuesten Nachrichten,Deutschland Schlagzeilen
  • 📰 jpnncom
  • ⏱ Reading Time:
  • 16 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 10%
  • Publisher: 59%

Komisi III DPRD Medan mendesak Pemkot Medan membuka data usaha yang diberikan izin menjual minuman beralkohol di Kota Medan Izinpenjualanminuman

sumut.jpnn.com, MEDAN - Komisi III DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota Medan mengungkap data usaha yang telah mengantongi surat izin penjualan minuman beralkohol.

"Diduga banyak restoran maupun kafe di Kota Medan menjual minuman beralkohol, tetapi tidak memiliki izin. Peredaran minuman beralkohol tidak terpantau Pemkot Medan," tegas Dhiyaul di Medan, Selasa. Holywings hanya memiliki NIB dengan kode KBLI , yakni 56301 , 56302 , 47221 , 56101 , 56290 dan 56303 .

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

jpnncom /  🏆 25. in İD

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

DPRD Minta Pemkot Medan Ungkap Data Usaha SIUP Minuman AlkoholDPRD Minta Pemkot Medan Ungkap Data Usaha SIUP Minuman AlkoholDPRD Kota Medan minta pemkot ungkap data usaha yang mendapat SIUP minuman beralkohol dan surat keterangan penjual langsung minuman beralkohol (SKPL MB)
Weiterlesen »

Komisi III DPR Terima Draf RKUHP dan RUU Pemasyarakatan dari PemerintahKomisi III DPR Terima Draf RKUHP dan RUU Pemasyarakatan dari PemerintahKomisi III DPR Terima Draf RKUHP dan RUU Pemasyarakatan dari Pemerintah: Pemerintah menyerahkan draf revisi KUHP dan revisi UU Pemasyarakatan yang bersifat carry over kepada Komisi III DPR RI.
Weiterlesen »

Komisi V DPR Beberkan Program Andalan Jokowi yang Tak Optimal | Ekonomi - Bisnis.comKomisi V DPR Beberkan Program Andalan Jokowi yang Tak Optimal | Ekonomi - Bisnis.comAnggota Komisi V DPR menyebut salah satu program andalan Jokowi yang belum berjalan optimal.
Weiterlesen »

Komisi VI DPR Setujui PMN Rp 73 Triliun Bagi 10 BUMN |Republika OnlineKomisi VI DPR Setujui PMN Rp 73 Triliun Bagi 10 BUMN |Republika OnlinePMN tunai diberikan kepada BUMN dalam menjalankan penugasan pemerintah.
Weiterlesen »

Komisi V DPR Minta Ditjen Perhubungan Laut untuk Evaluasi Program Tol LautKomisi V DPR Minta Ditjen Perhubungan Laut untuk Evaluasi Program Tol LautWakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta Ditjen Perhubungan Laut untuk mengevaluasi program tol laut.
Weiterlesen »



Render Time: 2025-04-07 10:11:28