Komisi III DPR Terima Draf RKUHP dan RUU Pemasyarakatan dari Pemerintah: Pemerintah menyerahkan draf revisi KUHP dan revisi UU Pemasyarakatan yang bersifat carry over kepada Komisi III DPR RI.
Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej menyerahkan draf Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Revisi Undang-Undang Permasyarakatan ke Komisi III DPR RI.
Pria yang akrab disapa Eddy itu menyebut, untuk RUU Permasyarakatan sudah tidak ada pembahasan lagi, sehingga siap dibawa ke sidang paripurna di DPR RI. Dua, Komisi III DPR RI dan pemerintah untuk menyelesaikan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan khususnya terkait dengan 14 isu krusial RUU KUHP sebelum diserahkan ke pembicaraan tingkat selanjutnya.
2 dari 2 halamanDPR Segera Sahkan RKUHPSebelumnya, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menyatakan pihaknya menargetkan pengesahan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana di masa sidang kali ini, atau masa sidang V tahun 2021-2022.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Komisi II DPR Pilih Perppu Dibandingkan Revisi UU PemiluKomisi II DPR cenderung memilih penerbitan Perpp) Pemilu dibandingkan revisi UU Pemilu terkait status Pemilu 2024 di IKN dan tiga DOB Papua.
Weiterlesen »
Kasus Dana ACT, Komisi 8 DPR Minta Pemerintah Buat Regulasi Lembaga FilantropiAnggota DPR berharap kasus ACT ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyempurnakan regulasi-regulasi yang mengatur lembaga-lembaga filantropi. TempoNasional
Weiterlesen »
Komisi VI DPR setujui PMN Rp73 triliun untuk 10 BUMNKomisi VI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam bentuk tunai dan non-tunai sebesar Rp73 triliun kepada 10 BUMN yang diusulkan oleh Kementerian ...
Weiterlesen »
Komisi VI DPR Setujui PMN Rp 73 Triliun Bagi 10 BUMN |Republika OnlinePMN tunai diberikan kepada BUMN dalam menjalankan penugasan pemerintah.
Weiterlesen »
Komisi V DPR Minta Ditjen Perhubungan Laut untuk Evaluasi Program Tol LautWakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta Ditjen Perhubungan Laut untuk mengevaluasi program tol laut.
Weiterlesen »
Pro-Kontra Pelabelan Galon Guna Ulang, Komisi IX DPR: Belum Dibahas |Republika OnlineBelum ada bukti air galon guna ulang menyebabkan penyakit kanker.
Weiterlesen »