Dalam UU KUHP juga masih terdapat pasal-pasal krusial yang menjadi ancaman bagi para pekerja pers termasuk wartawan. Dimana, bisa juga berpotensi mengancam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pers menilai pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana oleh DPR RI menjadi Undang-Undang KUHP dinilai bisa mengancam kebebasan dan kemerdekaan pers.
"Namun juga berbahaya bagi demokrasi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta pemberantasan korupsi," kata Arif. Dewan Pers mencatat pasal-pasal UU KUHP yang berpotensi mengkriminalisasi wartawan dan mengancam kemerdekaan pers, kemerdekaan berpendapat, dan berekspresi, sebagai berikut: 5. Pasal 264 yang mengatur tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap.7. Pasal 300, Pasal 301, dan Pasal 302 yang memuat tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan.9. Pasal 433 mengatur tindak pidana pencemaran.11.Pasal 594 dan Pasal 595 mengatur tindak pidana penerbitan dan pencetakan.
Rapat paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang didampingi oleh Rachmat Gobel dan Lodewijk Freidrich Paulus.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Dewan Pers Nilai UU KUHP Bisa Ancam Kebebasan dan Kemerdekaan | merdeka.comTidak hanya itu, dalam UU KUHP juga masih terdapat pasal-pasal krusial yang menjadi ancaman bagi para pekerja pers termasuk wartawan. Dimana, bisa juga berpotensi mengancam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
Weiterlesen »
KUHP Baru Ancam Kemerdekaan Pers, Berikut Rincian Pasalnya'Upaya kriminalisasi dalam RKUHP, tidak sejalan dengan apa yang diatur dalam UU Pers,' tegas Ninik.
Weiterlesen »
Anggota Komisi III Pastikan Penanganan Perkara Pemberitaan Tak Gunakan KUHP tapi UU PersPerkara tentang pemberitaan tidak akan menggunakan pasal yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi mengikuti mekanisme di Undang-Undang Pers.
Weiterlesen »
PBB: KUHP Baru RI Tidak Sesuai Nilai Kebebasan dan HAMPBB mencatat peraturan tertentu dalam KUHP baru tampak tidak sesuai dengan kebebasan fundamental dan hak asasi manusia.
Weiterlesen »
Sekretaris Dewan Pakar Nilai Herman Yoku Figur Tepat Untuk Golkar Papua |Republika OnlinePolitik Partai Golkar di Provinsi Papua dinilai berjalan dengan baik.
Weiterlesen »