Dewan Pers: Pasal Bermasalah RKUHP Harus Diubah |Republika Online

Deutschland Nachrichten Nachrichten

Dewan Pers: Pasal Bermasalah RKUHP Harus Diubah |Republika Online
Deutschland Neuesten Nachrichten,Deutschland Schlagzeilen
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 27 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 14%
  • Publisher: 63%

Setidaknya ada sembilan pasal yang berpotensi mengancam kebebasan pers.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Dewan Pers akan menindaklanjuti penolakan terhadap sejumlah pasal dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dinilai mengancam kebebasan pers. Dewan Pers akan secepatnya beraudiensi dengan DPR dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak penyusun RKUHP.

Baca Juga Asmono yang juga Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers ini mengatakan, audiensi penting agar jangan sampai pasal-pasal tersebut lolos di RKUHP. Meskipun saat ini DPR sedang reses, tetapi pembahasan RKUHP akan berlanjut saat masa persidangan DPR kembali dimulai Agustus mendatang. Dia mengatakan, Dewan Pers juga sedang menyiapkan upaya kajian-kajian dan dialog publik yang intensif tentang RKUHP berkelanjutan. Tujuannya, untuk meliterasi publik tentang pasal RKUHP yang berpotensi membelenggu kemerdekaan pers.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

RUU KUHP, Dewan Pers Soroti Kritik Harus Beri SolusiRUU KUHP, Dewan Pers Soroti Kritik Harus Beri SolusiDewan Pers menyoroti ketentuan kritik harus memberikan solusi yang diatur dalam RUU KUHP. Ketentuan ini berpotensi menghambat kebebasan pers.
Weiterlesen »

Dewan Pers Kecam Tindakan Oknum Intimidasi Jurnalis saat Meliput Kasus Penembakan Brigadir JDewan Pers Kecam Tindakan Oknum Intimidasi Jurnalis saat Meliput Kasus Penembakan Brigadir JPihaknya telah berkomunikasi dengan pihak Mabes Polri yang saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut.
Weiterlesen »

Permintaan DK PWI dan Dewan Pers kepada Wartawan soal Kasus Penembakan Brigadir JPermintaan DK PWI dan Dewan Pers kepada Wartawan soal Kasus Penembakan Brigadir JDengan peliputan secara mendalam dan menyeluruh seperti itu wartawan dapat berperan besar membantu pihak berwajib mengungkap peristiwa.
Weiterlesen »

Dewan Ingatkan Pengembang Perumahan Wajib Serahkan FasumDewan Ingatkan Pengembang Perumahan Wajib Serahkan FasumDPRD Buleleng mengingatkan bahwa pengembang perumahan wajib menyerahkan fasilitas umum mereka pada pemerintah. Ketentuan itu akan dipertegas kembali dalam peraturan daerah. Sehingga lebih mengikat lagi para pengembang perumahan.
Weiterlesen »

Sejumlah Pasal RKUHP yang Dianggap Mengancam Kebebasan Pers, Apa Saja?Sejumlah Pasal RKUHP yang Dianggap Mengancam Kebebasan Pers, Apa Saja?Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra menjabarkan sembilan pasal RKUHP yang dianggap bermasalah karena mengancam kemerdekaan pers.
Weiterlesen »

RUU KUHP, Dewan Pers Soroti Kritik Harus Beri SolusiRUU KUHP, Dewan Pers Soroti Kritik Harus Beri SolusiDewan Pers menyoroti ketentuan kritik harus memberikan solusi yang diatur dalam RUU KUHP. Ketentuan ini berpotensi menghambat kebebasan pers.
Weiterlesen »



Render Time: 2025-04-02 12:51:33