Dianggap Bisa Mengikis Kemerdekaan Pers, Pengesahan RKUHP Diminta Ditunda
PIKIRAN RAKYAT - Melalui surat yang dikirimkan ke Presiden Joko Widodo pada 17 November 2022, Dewan Pers meminta agar pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditunda.
“Pemerintah dalam tanggapannya bulan Oktober melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum mengakomodasi usulan reformulasi Dewan Pers terhadap pasal-pasal krusial dalam rumusan RKUHP. Hal ini sebagaimana respons pemerintah yang disampaikan pada saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada 3 Oktober 2022,” kata Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pers, Muhamad Agung Dharmajaya, Minggu, 20 November 2022 di Jakarta.
Tidak ada pula penjelasan dari pemerintah, apa saja pasal masukan yang diakomodasi dan mana pula yang tidak diakomodasi beserta argumentasinya. “Secara substansi RUU KUHP masih bermuatan membatasi kemerdekaan pers dan berpotensi mengkriminalisasikan karya jurnalistik. Secara prosedural Dewan Pers juga belum menerima respon balik yang resmi dari pemerintah atas usulan yang telah Dewan Pers sampaikan pada pemerintah pada 20 Juli 2022,” ujar Agung.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Kontroversi RKUHP, Wamenkumham: Tidak Mungkin Memuaskan Semua PihakEddy Hiariej menyatakan RKUHP memang kontroversial, oleh karena itu ia mengakui RKUHP tidak bisa memuaskan semua pihak.
Weiterlesen »
Waketum PKB Beri Pembelaan ke Anies: Dimana Politik Identitasnya? Itu Cuma PembusukanJangan hanya karena beliau orang Arab itu dianggap politik identitas ya nggak bisa begitu.
Weiterlesen »
Ekonom Sebut Pertumbuhan Kredit Bisa Picu Kenaikan DPK, Kok Bisa?Pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK pada Oktober 2022 tumbuh kencang atau dua digit secara tahunan.
Weiterlesen »
Gempa Bumi Tidak Bisa Dicegah, Tapi Dampaknya Bisa DiminimalkanGempa bumi tidak bisa dicegah, tapi dampaknya baik korban jiwa atau kerugian material bisa diminimalkan.
Weiterlesen »
Komisi III DPR Gelar Rapat RKUHP Hari Ini, Bahas Isu-Isu KrusialSejumlah isu krusial yang akan dibahas dalam rapat pembahasan RKHUP di Komisi III DPR hari ini antara lain soal pasal makar, pasal penyerangan martabat presiden, hingga penghinaan lembaga negara dan kekuasaan umum.
Weiterlesen »