DPR: Ketua KPU Jangan Asal Bicara Soal Sistem Pemilu Legislatif. Dia mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 23 Desember 2008 telah memutuskan menolak uji materi tentang sistem proporsional terbuka.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengingatkan Ketua KPU Hasyim Asy'ari agar hati-hati dan tidak asal bicara tentang kemungkinan diterapkan nya kembali sistem proporsional tertutup pada pelaksanaan Pemilu 2024.
Menurut dia, MK menilai sistem penetapan anggota legislatif berdasarkan sistem proporsional tertutup bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi. "Putusan MK tahun 2008 itu tidak dapat diubah karena sifatnya yang final dan mengikat. Artinya, terhadap putusan MK tidak bisa diajukan upaya hukum," ujarnya.
Guspardi menilai mengembalikan sistem pemilihan legislatif ke sistem proporsional tertutup merupakan bentuk set back atau memutar jarum ke belakang dan mengebiri hak rakyat dalam memilih wakilnya di parlemen.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
DPR Minta Ketua KPU Tidak Berspekulasi soal Sistem PemiluDPR Minta Ketua KPU Tidak Berspekulasi soal Sistem Pemilu. Ahmad Doli Kurnia menekankan KPU merupakan institusi pelaksana undang-undang sehingga jika ada perubahan sistem pemilu artinya ada perubahan undang-undang.
Weiterlesen »
Komisi II DPR Geram Ketua KPU Bilang Pemilu Kemungkinan Cuman Coblos PartaiKetua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung geram dengan Ketua KPU Hasyim Asyari yang mengatakan bahwa Pemilu 2024 kemungkinan digelar proporsional tertutup atau hanya mencoblos partai politik.
Weiterlesen »
Ketua KPU Minta Jangan Ada Komisioner yang Sakit Hati Jika Diadukan ke DKPPKetua KPU Hasyim Asy'ari meminta jajarannya tidak sakit hati jika diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Weiterlesen »
Wacana Pemilu Sistem Proporsional Tertutup, Ketua DPW Nasdem Jatim: KPU Jangan Buat GaduhMenurut dia, pernyataan mengenai sistem proporsional tertutup tersebut hanya membuat gaduh publik.
Weiterlesen »
Komisi II DPR Sentil KPUPerubahan sistem pemilu yang diatur dalam UU Pemilu merupakan kewenangan DPR, pemerintah, dan MK. KPU hanya pelaksana undang-undang sehingga tidak tepat melontarkan wacana perubahan sistem pemilu. Polhuk AdadiKompas
Weiterlesen »
DPR Miliki Peran Penting Ungkap Dugaan Kecurangan KPUPosisi DPR sangat kuat dengan fungsi pengawasan untuk mengambil peran mempercepat penanganan masalah tersebut.
Weiterlesen »