Komisi VII DPR meminta lifting migas tidak turun di bawah 680 ribu barel per hari
"Kami DPR akan paksa lifting tetap di atas 680 ribu barel, misalnya 700 ribu barel," kata dia ditemui di JCC Senayan, Kamis .
Sugeng menyadari tidak tercapainya lifting minyak disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya akibat pandemi covid-19 yang berimbas pada pengerjaan proyek migas. Namun tak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan bahan bakar minyak ke depan akan terus melonjak. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pengendalian dalam pendistribusian BBM,"Motor kurang lebih 120 juta unit, kurang lebih secara proporsional hampir 50 persen BBM diserap oleh motor. Itu juga menjadi penting," katanya.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto sebelumnya mengatakan bahwa tekanan dari pandemi Covid-19 telah membuat beberapa proyek mengalami kemunduran. Sehingga berdampak pada capaian lifting di tahun ini. Sementara, pada tahun depan Dwi memperkirakan bahwa target lifting minyak akan berada di level 660.000-680.000 barel per hari. Hal itu juga sudah disepakati oleh pemerintah dan DPR pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2023.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Anggota DPR Minta Semua Pihak Terapkan Prokes Ketat di SekolahBramantyo Suwondo mendorong semua pihak terlibat dalam kegiatan di sekolah harus segera ikut melakukan vaksin booster untuk dapat menekan penularan risiko covid-19.
Weiterlesen »
Anggota DPR Minta Semua Pihak Terapkan Prokes Ketat di SekolahSemua pihak terlibat dalam kegiatan sekolah diharapkan sudah vaksinasi booster
Weiterlesen »
Revisi UU Migas Mau Dibahas DPR, SKK Migas Bakal Dibubarkan?Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengungkap Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) akan dibahas.
Weiterlesen »
DPR Sentil Hadi Tjahjanto Soal Seragam Ala Militer di Kementerian ATR/BPNDPR Sentil Hadi Tjahjanto Soal Seragam Ala Militer di Kementerian ATR/BPN: Komisi II DPR mempertanyakan langkah mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto soal seragam baru Kementerian ATR/BPN. Ini karena seram tersebut seperti militer
Weiterlesen »
Pegawai Kementerian ATR/BPN Pakai Baret hingga Tongkat Komando, DPR: Mereka Bukan Penegak HukumWakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengkritik penggunaan baret hingga tongkat komando yang digunakan jajaran pejabat dan pegawai Kementerian ATR/BPN. TempoNasional
Weiterlesen »
DPR: UU TPKS Sudah Bisa Digunakan Meski Aturan Turunan Belum Dibuat PemerintahDPR: UU TPKS Sudah Bisa Digunakan Meski Aturan Turunan Belum Dibuat Pemerintah: Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Willy Aditya, memastikan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sudah berlaku meski belum ada aturan turunan. Penegak hukum bisa…
Weiterlesen »