DPR: UU TPKS Sudah Bisa Digunakan Meski Aturan Turunan Belum Dibuat Pemerintah: Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Willy Aditya, memastikan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sudah berlaku meski belum ada aturan turunan. Penegak hukum bisa…
Willy merespons kasus kekerasan seksual yang terjadi belakangan dengan korban anak-anak.
"Tanpa peraturan turunan, baik peraturan pemerintah atau pun peraturan presiden, UU TPKS sudah bisa digunakan aparat penegak hukum," ujar Willy saat acara diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa .
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
UU TPKS Harapan Menghapus Kekerasan Perempuan pada Konflik SDA Masyarakat AdatKomite CEDAW 2022 telah merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan publik pada semua tingkatan.
Weiterlesen »
UU TPKS bisa Diterapkan Meskipun Aturan Turunan Belum RampungUU TPKS bisa Diterapkan Meskipun Aturan Turunan Belum Rampung. Mantan Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya mengatakan UU TPKS delik dan hukum acaranya bisa langsung dieksekusi tanpa aturan turunan.
Weiterlesen »
Partai Buruh gugat UU Pemilu ke MKPartai Buruh mengajukan permohonan peninjauan kembali atau judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke ...
Weiterlesen »
Partai Buruh Gugat Verifikasi Faktual Parpol di UU PemiluPartai Buruh menggugat sejumlah ketentuan dalam UU Pemilu ke MK. Salah satunya terkait verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu.
Weiterlesen »
Berkaca Kasus Edy Mulyadi, Rizal Ramli Minta Dewan Pers Didik Hakim dan Jaksa tentang UU PersPengadilan Negeri Jakarta Pusat dinilai tidak berhak mengadili perkara berita “Jin Buang Anak” dengan terdakwa Edy Mulyadi. Pasalnya, Edy yang
Weiterlesen »
MK Sentil PKS Gugat Presidential Threshold 20 Persen Padahal Ikut Bahas UU Pemilu | merdeka.comPKS meminta presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional menjadi 7-9 persen.
Weiterlesen »