DPR Minta Petugas Tindak Pelanggar Mudik Lebaran secara Humanis Sindonews BukanBeritaBiasa .
2022. Sejumlah syarat pemudik diatur dalam Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19, mulai dari booster hingga tes bebas Covid-19.
Terkait kebijakan tersebut, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Irwan mengingatkan kepada Kakorlantas Polri Irjen Firman Santyabudi dan jajarannya di bawah, agar menindak para pelanggar mudik dengan humanis dan Presisi. Pasalnya, kebijakan ini sangat berarti bagi masyarakat yang telah menahan diri untuk tidak mudik selama dua tahun.
“Untuk Korlantas Polri, penanganan mudik ini humanis, pasti akan ada beberapa yang melanggar, apalagi ada aturan booster, pasti akan ada yang kucing-kucingan. Tetap humanis dan Presisi. Bagaimanapun 2 tahun ini tanpa mudik itu sangat-sangat berarti ya,” kata Irwan kepada wartawan dikutip pada Sabtu .Menurutnya, petugas di lapangan nantinya pasti akan berhadapan langsung dengan para pelanggar aturan mudik. Sehingga sekali lagi ia mengingatkan agar penanganannya dapat dilakukan secara humanis.
Lebih dari itu, Irwan menambahkan, kunci dari penanganan mudik ini adalah sinergitas kementerian atau lembaga termasuk Korlantas Polri. Dia meyakini bahwa dengan pengalaman mudik selama bertahun-tahun, pemerintah bisa mengawal mudik 2022 ini dengan baik, meskipun masih dalam suasana pandemi. “Karena dengan pengalaman-pengalaman yang lalu, menghadapi 79,4 juta pemudik ini, kami sangat yakin pemerintah dalam hal ini kementerian lembaga dan Korlantas Polri bisa mengawal rakyat untuk mudik dan kembali pulang selamat sampai rumah,” pungkas Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat ini.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Badan Legislasi Setujui RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dibawa ke Rapat Paripurna DPRBadan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) untuk diajukan ke rapat paripurna DPR untuk pengambilan keputusan. Sejumlah aktivis menyebut ini sebagai kemajuan besar.
Weiterlesen »
Menko Perekonomian dan Baleg DPR Tindak Lanjuti UU Cipta Kerja |Republika OnlinePembahasan bersama DPR tindak lanjut keputusan MK Soal UU Cipta Kerja.
Weiterlesen »
Ketua DPR Minta DK OJK Terpilih Lindungi Masyarakat dari Investasi IlegalPuan berharap anggota DK OJK terpilih bisa lebih memperhatikan perlindungan konsumen di tengah maraknya kasus-kasus investasi ilegal.
Weiterlesen »
Komisi XI DPR Minta Anggota DK OJK Pertahankan Capaian Positif LembagaKetua Komisi XI DPR Kahar Muzakir berharap anggota Dewan Komisioner OJK mampu mempertahankan capaian positif dari kepengurusan unsur pemimpin OJK sebelumnya.
Weiterlesen »
Cadangan Operasi Dinilai Cukup, DPR Minta Pertamina Antisipasi Lonjakan PermintaanDengan cadangan rata-rata operasi mencapai 21 hari, Pertamina menilai stok bahan bakar dan elpiji dalam kondisi aman. Namun, Pertamina diminta mengantisipasi lonjakan permintaan menjelang hari raya Idul Fitri. Ekonomi AdadiKompas palingadit
Weiterlesen »
Reog Akan Diklaim Malaysia, Pimpinan DPR Desak Inventarisir dan Daftarkan Budaya Asli Indonesia ke UNESCOGus Muhaimin pun mendesak pemerintah untuk segera menginventarisir dan menetapkan klasifikasi budaya asli Indonesia.
Weiterlesen »