DPRD DKI Minta Pemprov Kelola Langsung Jalan Berbayar DPRDDKIJakarta
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan saat ini pihaknya masih terus mendalami kajian dari rencana penerapan jalan berbayar di ibu kota.
“Kalau pun diterapkan ini lebih baik dikelola oleh Pemprov termasuk dalam hal ini uang yang ditarik tersebut,” ucap Ismail dalam keterangannya, Selasa . Baca Juga:Dalam perencanaaannya, ada tiga institusi yang disebut bakal mengelola ERP, yakni Pemprov DKI, Kepolisian, atau pihak ketiga. Tak hanya itu, Komisi B juga meminta batasan yang jelas bahwa uang hasil pungutan ERP diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi.Baca Juga:“Komisi B juga berpandangan ini harus bisa dipastikan uang yang dipungut itu memiliki kontribusi yang signifikan terutama dalam hal peningkatan layanan transportasi pengguna jalan, pengguna transportasi umum massal, dan sebagainya,” kata dia.
Senada dengan Ismail, anggota Komisi B DPRD DKI Suhud Alynudin meminta Dinas Perhubungan melampirkan naskah akademik dalam pembahasan terkait ERP pada rapat-rapat berikutnya.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Banyak Pejabat Absen, DPRD Batal Minta Penjelasan Pemprov DKI soal Jalan BerbayarPenerapan sistem jalan berbayar dianggap menuai polemik di masyarakat. Karena itu, sejumlah pejabat Pemprov DKI diundang untuk memberi penjelasan.
Weiterlesen »
KPK Geledah Gedung DPRD DKI, Prasetyo Edi: Saya Dukung Proses IniKetua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi mendukung KPK yang menggeledah Gedung DPRD DKI hari ini.
Weiterlesen »
KPK Geledah Gedung DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi: Saya Dukung - Pikiran-Rakyat.comKPK Geledah Gedung DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi: Saya Dukung: Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi mendukung penggeledahan yang dilakukan KPK di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Weiterlesen »
Dugaan Korupsi Bansos, PDIP Minta DPRD DKI Jakarta Panggil Dinsos dan Pasar JayaAnggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Merry Hotma, meminta Komisi E untuk memanggil Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pasar Jaya.
Weiterlesen »
DPRD DKI Minta Jakpro Cari Sponsor Kekurangan 'Commitmnt fee' Rp90 MiliarDPRD DKI Minta Jakpro Cari Sponsor Kekurangan 'Commitmnt fee' Rp90 Miliar. Pemprov DKI harus menyetorkan dana 'commitment fee' untuk bisa menjadi tuan rumah Formula E selama lima musim sebesar Rp560 miliar.
Weiterlesen »
Ketua DPRD DKI Jakarta Minta JakPro harus Dewasa dan Mandiri Sebelum Gelar Formula EKetua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi berpesan kepada PT Jakarta Propertindo (JakPro) sebelum gelar Formula E 2023, Dirut baru diharapkan dapat berjalan.
Weiterlesen »